Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan melatih teknisi petugas uji emisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk memulai uji emisi secara serentak pada Agustus hingga November 2023 mendatang di wilayah masing-masing.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari mengatakan pelatihan ini untuk mempercepat perluasan jangkauan uji emisi.
“Percepatan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor ini merupakan strategi pengendalian pencemaran udara bersama wilayah di Jabodetabek,” kata Luckmi dalam keterangan resmi, Selasa (8/8).
Baca juga: Buruknya Proses Uji Emisi Kendaraan Jadi Biang Kerok Polusi Udara di Jakarta
Dalam menyiapkan program tersebut, lanjut Luckmi, KLHK sudah menyiapkan mekanisme terkait pelaksanaan uji emisi.
“Saat ini, kita telah menyiapkan aplikasi uji emisi (si-umi) dan bekerja sama dengan DLH DKI untuk melatih 400 teknisi bengkel di wilayah Jabodetabek untuk mendukung jalannya uji emisi ini,” ujar Luckmi.
“Hanya teknisi yang bersertifikasi khusus yang bisa menentukan lulus atau tidaknya uji emisi setiap kendaraan bermotor,” tambahnya.
Baca juga: Gelar Uji Emisi Akbar, KLHK Perkenalkan Si Umi
Ke depan, setelah semua aturannya rampung, uji emisi akan menjadi wajib secara nasional.
“Ketika ini sudah berjalan, outputnya kendaraan bermotor harus melampirkan hasil uji emisi sebagai persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor,” tutup Luckmi.
Sementara itu, Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut pihaknya telah siap untuk memberikan pelatihan karena sumber daya dan fasilitas di Jakarta sudah lengkap.
“Adanya Pergub No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor mewajibkan kami untuk melaksanakan uji emisi secara rutin di Jakarta dan Jakarta telah memiliki aplikasi database yang dapat terintegrasi ke Kepolisian, Pajak dan Pengelola Parkir,” ungkapnya.
Asep menambahkan, pelatihan ini merupakan momentum sinergi pemangku kebijakan untuk menanggulangi polusi udara utamanya di Jabodetabek dan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dan Banten.
Ia menambahkan, selain fasilitas yang sudah lengkap, DLH DKI juga memiliki instuktur penguji emisi yang berpengalaman.
“Pada uji emisi akbar yang dilaksanakan pada Juni 2023 lalu, petugas kami berhasil menguji 414 mobil dan 718 sepeda motor di Jakarta dalam sehari dan berhasil mencetak rekor MURI. Dari pengalaman itu, kami sudah siap bersinergi untuk mewujudkan kualitas udara di kabupaten/kota Jawa Barat dan Banten yang lebih baik," tambahnya.
Asep mengungkapkan, pencemaran udara tidak ada batas wilayah administratif.
"Oleh karena itu peran daerah satelit sangat signifikan,” tutup Asep. (Z-1)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, sedang menimbang-nimbang bisa memiliki jalur khusus kendaraan yang sudah lolos uji emisi.
Taiwan meluncurkan kampanye Go Green with Taiwan
WALHI Jakarta mengkritisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan polusi udara tengah terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Kota Jakarta.
Sebanyak 28 dari 40 armada Trans Semarang ternyata melebihi ambang batas emisi yang ditentukan Dinas Perhubungan Kota Semarang.
Uji emisi untuk melihat apakah polutan yang keluar dari kendaraan roda empat memenuhi baku mutu atau tidak
SEKITAR 48% warga di wilayah Jabodetabek belum melakukan uji emisi kendaraannya, menurut survei resmi terbaru. Soal biaya dan lokasi uji emisi jadi masalahnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved