Didemo Ojol, Dishub DKI: Semua Plat Hitam Kena ERP

KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, seluruh kendaraan bermotor berplat hitam tanpa terkecuali masuk dalam daftar kendaraan yang terkena kebijakan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP). Hal itu ia sampaikan menanggapi adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) yang menolak kebijakan ERP.

Sebagaimana diketahui, saat ini Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta sedang dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE) yang mengakomidir kebijakan ERP.

Menurut Syafrin, sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa hanya kendaraan umum berplat kuning, ambulans, angkutan pemadam kebakaran, dan pejabat tinggi negara dengan plat resmi yang dikecualikan dari kebijakan pengendalian lalu lintas.

"Jadi sebagaimana dalam UU 22/2009 bahwa pengecualian itu hanya untuk plat kuning dan mereka angkutan online ini kan sekarang masih plat hitam," ungkap Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).

Meskipun saat ini rancangan revisi UU 22/2009 telah masuk ke dalam program legislasi nasional yang akan dibahas oleh DPR RI, selama belum ada perubahan hingga raperda PL2SE disahkan, angkutan online termasuk kendaraan roda dua akan tetap masuk dalam daftar yang terkena kebijakan ERP.

"Tentu ini kita akan melihat perkembangan dari revisi UU 22/2009 yang saat ini masih ada di DPR. Namun dalam posisi dengan adanya UU itu maka kita tetap mengacu pada hal tersebut," tuturnya.

Syafrin menegaskan, pemerintah daerah pun tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan adanya perubahan pasal per pasal dalam proses revisi tersebut karena kewenangan itu berada di tangan Kementerian Perhubungan. "Saya menunggu saja," tukasnya. (OL-13)

Baca Juga: Tolak ERP, Ojol Demonstrasi di Depan Gedung DPRD DKI