Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan logo dan galeri huni Jakhabitat di Taman Martha Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Selasa (16/8) ini.
Pihaknya juga merilis aplikasi sistem perumahan dan permukiman (Sirukim). Adapun Jakhabitat merupakan integrasi sejumlah program pemerintah yang berfokus pada hunian bagi masyarakat.
"DKI memiliki begitu banyak program untuk bisa memastikan warga dapat hunian yang layak. Dari mulai penyediaan rusunawa, penyediaan rusunnami, kemudian penataan kampung, juga pembangunan hunian TOD," jelas Anies.
Baca juga: Atasi Banjir, Pembangunan 4 Waduk di Jakarta Dipercepat
Menurutnya, upaya integrasi ini sama seperti pengintegrasian sektor transportasi umum di wilayah Ibu Kota. Namun, Jakhabitat lebih mengintegrasikan program hunian dari Pemprov DKI Jakarta.
Adapun pemilihan nama Jakhabitat berlandaskan pada gagasan bahwa Pemprov DKI akan menyediakan hunian yang menjadi habitat untuk tumbuh kembang warganya.
Baca juga: Rusun Pasar Jumat, Hunian Sehat di Selatan Jakarta
"Jak adalah Jakarta dan habitat adalah tempat di mana makhluk hidup bisa tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Kita ingin hunian yang disiapkan adalah hunian yang memungkinan keluarga dan individu tumbuh berkembang dan meraih kebahagiannya," imbuh dia.
Menyoroti logo dari Jakhabitat, terdapat huruf kapital A yang terinspirasi dari rumah tradisional Kampung Wairebo di Manggarai Barat, yang bernama Baruniang. Huruf kapital A bersusun tiga mengartikan bahwa hunian di Jakarta nantinya tumbuh vertikal.
"Tidak bisa lagi melebar, kenapa? Karena lebarnya Jakarta tidak bisa ditambah. Ukurannya Jakarta itu 600 kilometer persegi, tidak bisa ditambah," pungkas Anies.(OL-11)
Hunian di luar Jakarta lebih terjangkau dan ekonomis bagi kalangan milenial
Tren hunian eksklusif kini cenderung lebih diminati oleh publik
PU-Pera melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam program rumah layak huni untuk masyarakat.
Lahan properti hunian tinggal di wilayah Jawa Barat relatif masih terjangkau
Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini sedang menanti petunjuk lebih lanjut mengenai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)
Proyek LPKR sendiri sebagian besar berlokasi di wilayah Barat Jabodetabek, yang terdiri dari produk rumah tapak dan menengah, ruko, serta hunian tingkat tinggi yang siap dihuni.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved