Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak ada operasi yustisi kependudukan bagi pendatang baru di Ibu Kota. Sebab, Jakarta sebagai Ibu Kota negara terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa saja bisa bekerja di Jakarta," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, di Jakarta, Rabu (4/5).
Budi menambahkan, meski Pemprov DKI tidak menggelar operasi yustisi kependudukan di Jakarta, pihaknya mengimbau para pendatang baru untuk melaporkan kedatangannya ke pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
Pemprov DKI pun sudah menyiapkan aplikasi agar para pendatang bisa melapor dengan mudah. "Kami siapkan aplikasi data warga bagi pendatang baru yang datang ke Jakarta bisa melapor ke RT dan pak RT akan menginput dalam aplikasi data warga," lanjutnya.
Selain melalui aplikasi, warga pendatang baru di Ibu Kota juga bisa datang ke loket-loket pelayanan di kelurahan atau kecamatan. "Selain itu, kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW-RW di kelurahan," ungkapnya.
Budi pun memperkirakan jumlah pendatang baru mencapai 20.000 hingga 50.000 orang usai libur Lebaran 2022. Pendatang baru sebanyak itu dipicu beberapa faktor. Salah satunya, kasus Covid-19 di Ibu Kota semakin terkendali.
"Kami perkirakan Mei ini terjadi lonjakan menjadi 20.000 sampai 50.000 pendatang baru di Jakarta," kata Budi.
Dia mencatat sesuai data warga yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan, untuk pendatang baru selama dua tahun terakhir yakni 2020 dan 2021 terjadi jumlah penurunan.
Penurunan itu, menurut dia, dipicu kasus positif Covid-19 yang meningkat selama dua tahun pandemi di Jakarta.
Budi menjelaskan, selama tahun 2018, jumlah penduduk pendatang di Jakarta mencapai 151.017 orang. Kemudian, pada 2019 bertambah mencapai 169.778 orang.
Selanjutnya, saat pandemi Covid-19 marak di Ibu Kota pada 2020 jumlah pendatang di Jakarta menurun menjadi sebanyak 113.814 orang.
Sedangkan pada 2021 jumlah penduduk pendatang di Jakarta mencapai 138.740 orang atau mulai terjadi peningkatan dibandingkan 2020.
Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada 2020, jumlah penduduk di Ibu Kota mencapai 10,56 juta jiwa.
Selama 10 tahun terakhir, BPS mencatat terjadi penambahan 954,3 ribu jiwa dibandingkan sensus penduduk pada 2010 atau terjadi laju pertumbuhan 0,92 persen.
Dari total jumlah penduduk di DKI itu, sebanyak 71,98 persen adalah penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun dan warga lanjut usia 8,59 persen.
Adapun konsentrasi penduduk terbesar ada di Jakarta Timur mencapai 3,04 juta jiwa. (OL-8)
Para calo memanfaatkan keterbatasan pengetahuan calon penumpang tentang sistem daring pada ticketing dan kesulitan penumpang untuk mengakses tiket secara online.
MAYORITAS pemudik puas dengan pengaturan lalu lintas selama mudik Lebaran 2024. Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.
Pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam hal pelaksanaan mudik Lebaran 2024.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyebut sebagian besar pemudik mengaku puas dengan kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.
PELAKSANAAN mudik Lebaran 2024 dinilai memuaskan. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat mencapai 73,9%.
Penambahan pelabuhan, kapal penyeberangan, kereta api, dan rest area serta perbaikan sistem pembayaran di ruas tol menjadi catatan mudik 2024.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Operasi ini bertujuan untuk menanggapi laporan masyarakat tentang aktivitas penyewaan harian unit apartemen yang diduga digunakan untuk perbuatan tidak senonoh.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak akan melarang pendatang baru ke Jakarta. Ia mengatakan, Jakarta terbuka untuk semua.
Populasi di Depok sudah padat karena telah mencapai 2,484 juta jiwa.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono berharap warga Jakarta yang akan mudik tidak membawa sanak keluarga saat kembali lagi ke Ibu Kota.
Dukcapil DKI Jakarta pihaknya belum berencana menerapkan operasi yustisi bagi pendatang pasca lebaran tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved