Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENYAMBUIT HUT ke-40 Tahun yang jatuh pada tanggal 20 Maret 2022, Perumda Pembangunan Sarara jaya menerima sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.
Dalam pelaksanaannya, SMAP dilakukan untuk memperkuat penerapan Good Corporate Governance. Implementasi SMAP muthak untuk dilakukan oleh seluruh Insan Sarana Jaya dalam mencegah praktik penyuapan gratifikasi ataupun korupsi dalam menjalankan bisnisnya.
Dalam SMAP dikenal Empat Prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapannya. Pertama, No Bribery (hindarmenolak segah bentuk suap menyuap dan pemerasan).
Kedua. No Kickback (hindari/menolak meminta komial tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
Ketiga, No Gift (hindari/menolak penerimaan pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
Kemudian keempat, No Luxurious Hospitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Agus Himawan mengatakan dalam usia perusahaan yang telah menginjak 40 tahun, Sarana jaya terus konsisten dalam melakukan yang terbaik untuk perusahaan agar visi dan misi dapat teresinasikan dengan baik.
"Menginjak tahun ke-40 ini Sarana Jaya konsisten untuk terus berbenah diri untuk menjadi perusahaan yang lebih matang dalam penerapan Good Corporate Governance. Tentu itu dilakukan untuk membulaikan komitmen seluruh han Sarana Jays dalam penerspan ini," ungkap Agus, Jumat. (18/03).
Kemudian SMAP di Sarana jaya juga turut didukung dengan Whistle Blowing System (WBS) yang telah di-launching pada tanggal 9 Desember 2021, bertepatan dengan Hari And Korupsi Sedunia.
Dalam penerapan SMAP secara efektif dan efisien di Sarana jays, juga telah dibentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Tim FKAP) yang diketuai oleh Direktur Administrasi dan Keuangan Sarana Jaya.
Terakhir. Agus berharap dengan upaya penerapan SMAP yang dilakukan di lingkungan Sarana jaya agar perusahaan terus melakukan perubahan yang lebih baik.
"Apa yang sudah diupayakan semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar,i ni dilakukan agar perusahaan terus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik," tutup Agus. (RO/OL-09)
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan komitmen seluruh tim Perumda Sarana Jaya dalam memberikan yang terbaik bagi Jakarta dan masyarakatnya.
Langkah itu sekaligus mencerminkan komitmen BUMD Pemprov DKI itu untuk memperkuat praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan pedoman yang diakui tingkat internasional.
"Kami sangat percaya bahwa melalui inovasi dan kerja sama yang erat antara seluruh anggota Perumda Pembangunan Sarana Jaya, kita dapat mencapai kebangkitan perusahaan."
Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen Sarana Jaya bersama Polri bertujuan untuk memudahkan akses kepemilikan hunian bagi para anggota Polri khususnya di DKI Jakarta.
Lahan yang terletak di Jakarta Selatan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat bisnis dan pariwisata yang signifikan.
Kunjungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara kedua pihak serta membahas upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved