Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH murid sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anyelir di Perumahan Griya Kencana, Pedurenan, Karang Tengah, Tangerang, Banten, hingga hari ini tidak kunjung belajar di dalam gedung sekolah.
Itu lantaran Ketua RW 04 berinsial MAK belum juga membuka segel gedung sekolah. Mereka terpaksa belajar di luar sekolah sejak lima hari lalu karena pengelola PAUD tidak membayar uang 'gedung' sebesar Rp750 ribu.
"Katanya sih (ketua RW) minta biaya. (Pengelola) dimintai biaya per bulan seperti itu, per bulannya Rp750 ribu," kata Ema salah seorang orang tua murid.
Gedung yang ditempati PAUD Anyelir disebut-sebut bagian dari bangunan Posyandu RW 04. Hal itu yang diduga sebagai penyebab Ketua RW berani meminta 'uang gedung' ke pihak pengelola.
Baca juga: Penggerebakan oleh Warga Condet Terkait Perzinahan, Bukan Pemerkosaan
Ema mengaku sangat heran dengan perbuatan MAK. Menurut dia, selama ini tidak pernah ada permintaan uang dari pengurus RW 04. Ia mengaku sudah menyekolahkan tiga anaknya di PAUD tersebut.
"Dari anak pertama saya, sudah kelas 4 SD sekarang. Sewa gedung biar bisa dibuka. Harus sewa. (Ini karena) ganti RW. (Sekarang) RW baru. Yang lama enggak ada (keharusan sewa)," cetusnya.
Pengelola PAUD, Cici, mengatakan permintaan uang sewa itu sebenarnya sudah terjadi sejak Februari 2021. Namun, pihaknya tidak menuruti permintaan tersebut lantaran sekolah masih dilakukan secara daring.
Menurut Cici, sang ketua RW langsung menyegel gedung karena permintaannya tersebut tidak dituruti. Kesulitan baru dialami PAUD Anyelir yang mulai menerapkan sistem pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada 15 November 2021.
Ia mengklaim sudah mengikuti semua prosedur hingga PAUD tersebut sejak didirikan pada 2010 hingga akhirnya mendapat izin pada 2013.
"Kami izin dari warga sekitar, RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota Wahidin Halim. Pak Wahidin Halim itu memberikan izin. Kami terus langsung bikin surat semua apa yang dibutuhkan, kami penuhi. Jadi ada pengelola, ada guru, ada murid, dan ada tempat," beber Cici.(OL-4)
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
Saat ini ada sebanyak 203.385 satuan pendidikan PAUD di Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6,8 juta jiwa dan 486.451 pendidik.
Tema yang diambil dalam buku perdana ini adalah "Bermain dan Permainan pada Pendidikan Anak Usia Dini".
Tingkat pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia belum sepenuhnya merata, dengan disparitas signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Sinar Mas Land menginisiasi program Pendidikan Anak Setingkat Paud (PASP) Do & Learn yang merupakan salah satu bentuk corporate social responsibility perusahaan.
Para pengajar PAUD Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta, mengikuti kegiatan seminar Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD dalam Pengembangan Keterampilan Literasi bagi Anak Usia Dini.
RT dan RW bisa memantau adanya aktivitas judi online secara langsung di tengah masyarakat.
BPJS Ketenagakerjaan dan Camar Pademangan berkomitmen untuk mengoptimalkan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di wilayah DKI Jakarta.
Ahli Waris mengaku tak menyangka mendapatkan uang santunan kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42 juta.
Gerakan gotong royong melalui Jimpitan sangat inspiratif, dikarenakan dengan gotong royong seluruh warga akan terlindungi dari risiko-risiko di dalam bekerja.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan santunan jaminan kematian (JKM) Rp42 juta kepada ahli waris Kasim,
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, merasa berang terhadap tindakan Ketua RW 06 Pluit, Jakarta Utara, karena melakukan pelecehan terhadap warganya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved