Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK tujuh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan hak interpelasi untuk pelaksanaan Formula E. Penggunaan hak interpelasi untuk hal itu dinilai perbuatan yang gegabah.
"Terlalu gegabah karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter melalui keterangan tertulis, Jumat (27/8).
Jupiter terus mengatakan tujuh fraksi yang menolak yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan FKB-PPP. Dari total itu, sebanyak 73 anggota DPRD enggan menyetujui hal interpelasi.
Baca juga: Meski Diinterpelasi DPRD, Formula E Diyakini Bergulir Tahun Depan
Jupiter menyebut hak interpelasi itu tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. Menurutnya, pengajuan hak itu malah terkesan terburu-buru.
"Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi," ujar Jupiter.
Jupiter menyebut pagelaran Formula E masih panjang. Dia mengaku bingung ada beberapa temannya di DPRD yang sudah mengajukan hal tersebut.
Jupiter juga menyebut Formula E bakal bermanfaat bagi warga Ibu Kota jika didesain dengan baik dari sekarang. Pasalnya, ajang balap mobil listrik itu merupakan sorotan dunia.
"Sekaligus, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia mampu keluar dari pandemi covid-19," tutur Jupiter.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi juga meminta teman-teman lainnya tidak mengajukan hak interpelasi. Dia meminta semua wakil rakyat di DPRD DKI untuk fokus menangani pandemi covid-19.
Anggota DPRD yang tidak mengurusi itu diminta tidak ikut campur. Seluruh anggota diminta fokus untuk bekerja.
"(Pembahasan Formula E) bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," ujar Desi.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menyebut waktu pengadaan balapan Formula E masih panjang. DPRD DKI masih bisa meminta penjelasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin pagelaran itu tidak membuat pandemi makin galak.
"Kami tidak menggunakan cara-cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force, ya memaksa bahwa ini harus memberikan," ucapnya. (OL-1)
Dikutip dalam situs resmi Formula E, Jakarta akan menggelar pertandingan mobil listrik ini pada 21 Juni 2025. Pertandingan di Jakarta pun akan menjadi ronde ke-13 di musim 11 ini.
PROJECT Director PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk Formula E Ivan Permana menyebutkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E dipastikan mundur ke tahun depan.
Hajatan politik Pemilu dan Pilkada serentak yang digelar tahun depan secara beruntun tidak bisa menjadi dalih penyelenggaraan diundur ke beberapa tahun mendatang.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro I Gede Adi Adnyana membuka kemungkinan pergeseran jadwal Formula E yang semula diselenggarakan 8 Juni 2024.
ANGGOTA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengusulkan gelaran Formula E agar digelar pada akhir 2024.
Jakpro saat ini tengah melalui beberapa tahapan komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama FEO terkait perubahan jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Balap Mobil Listrik Formula E
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved