Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN RI Jakarta Raya menyoroti tingginya harga swab Antigen yang ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saat ini, konsentrasi para tenaga kesehatan (nakes) terpecah. Mulai dari penangan isolasi, penanganan pasien kritis covid-19 dan noncovid-19, vaksinasi, hingga upaya 3T (tracing, tracking dan treatment).
“Dengan kondisi seperti itu, tugas nakes menjadi sangat berat. Dengan SDM terbatas, sarpras terbatas, banyak masyarakat yang melakukan kontak erat dengan suspect covid-19 tidak di-swab, sebagai alat deteksi awal tracing dan tracking untuk mendapatkan treatment,” ujar Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho dalam keterangan resmi, Kamis (8/7).
Baca juga: PPKM Darurat, Penumpang KA Anjlok 33%
Untuk mengurangi beban nakes, Ombudsman kembali meminta Kemenkes untuk menurunkan harga swab Antigen. "Banyak masyarakat di Jakarta yang tidak ter-tracing setelah melakukan kontak erat. Juga tidak melakukan swab mandiri karena tingginya harga swab Antigen,” pungkas Teguh.
Ombudsman pun meminta Kemenkes untuk menurunkan harga tes swab di level yang dapat diakses masyarakat menengah bawah. Idealnya, swab Antigen bisa dilakukan di faskes pratama BPJS Kesehatan, setelah warga masyarakat melakukan kontak erat dengan suspect covid-19. Tentunya dengan prosedur lebih sederhana, tanpa harus menunggu jadwal di puskesmas atau rumah sakit rujukan.
Baca juga: Saat Ini, Varian Delta Paling Menular di Antara Semua Varian
"Untuk yang belum melakukan kontak erat, tapi khawatir dengan penularan covid-19 dan bermaksud melakukan deteksi dini, fasilitas yang diberikan negara salah satunya dengan menurunkan harga alat deteksi tersebut," kata Teguh.
“Jika hal ini juga dilakukan secara bussines as usual, dikhawatirkan penurunan angka suspect tidak dengan mudah terjadi. Karena potensi penyebaran covid menjadi lebih besar akibat keterlambatan deteksi,” imbuhnya.(OL-11)
Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai pelabelan Nutri-Level kurang transparan dan mendesak penggunaan label peringatan "Tinggi Gula, Garam, Lemak".
Kasus pelecehan seksual mahasiswa FH UI mengungkap fenomena disinhibisi online. Simak penjelasan ahli Kemenkes mengenai toxic disinhibition di ruang digital.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penyakit parkinson merupakan salah satu penyakit yang mencerminkan realitas penuaan masyarakat dan meningkatnya beban penyakit degeneratif.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat surveilans tren kasus penyakit campak nasional menunjukkan penurunan signifikan.
asus campak kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan bahwa bayi berusia di bawah 9 bulan sangat berisiko terinfeksi.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman mengatakan tren mingguan kasus campak pada Maret 2026 mengalami penurunan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengaku terkejut Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel atau korupsi nikel.
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau mencurigai adanya keterlibatan oknum di balik maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Batam, khususnya di wilayah Nongsa.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat sembilan anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026-2031. berikut daftar namanya
Komite sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan SK Gubernur Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved