Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
OMBUDSMAN RI Jakarta Raya menyoroti tingginya harga swab Antigen yang ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saat ini, konsentrasi para tenaga kesehatan (nakes) terpecah. Mulai dari penangan isolasi, penanganan pasien kritis covid-19 dan noncovid-19, vaksinasi, hingga upaya 3T (tracing, tracking dan treatment).
“Dengan kondisi seperti itu, tugas nakes menjadi sangat berat. Dengan SDM terbatas, sarpras terbatas, banyak masyarakat yang melakukan kontak erat dengan suspect covid-19 tidak di-swab, sebagai alat deteksi awal tracing dan tracking untuk mendapatkan treatment,” ujar Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho dalam keterangan resmi, Kamis (8/7).
Baca juga: PPKM Darurat, Penumpang KA Anjlok 33%
Untuk mengurangi beban nakes, Ombudsman kembali meminta Kemenkes untuk menurunkan harga swab Antigen. "Banyak masyarakat di Jakarta yang tidak ter-tracing setelah melakukan kontak erat. Juga tidak melakukan swab mandiri karena tingginya harga swab Antigen,” pungkas Teguh.
Ombudsman pun meminta Kemenkes untuk menurunkan harga tes swab di level yang dapat diakses masyarakat menengah bawah. Idealnya, swab Antigen bisa dilakukan di faskes pratama BPJS Kesehatan, setelah warga masyarakat melakukan kontak erat dengan suspect covid-19. Tentunya dengan prosedur lebih sederhana, tanpa harus menunggu jadwal di puskesmas atau rumah sakit rujukan.
Baca juga: Saat Ini, Varian Delta Paling Menular di Antara Semua Varian
"Untuk yang belum melakukan kontak erat, tapi khawatir dengan penularan covid-19 dan bermaksud melakukan deteksi dini, fasilitas yang diberikan negara salah satunya dengan menurunkan harga alat deteksi tersebut," kata Teguh.
“Jika hal ini juga dilakukan secara bussines as usual, dikhawatirkan penurunan angka suspect tidak dengan mudah terjadi. Karena potensi penyebaran covid menjadi lebih besar akibat keterlambatan deteksi,” imbuhnya.(OL-11)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved