Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DKI Jakarta membutuhkan sebanyak 1,8 juta sumur resapan. Dalam rangka penanggulangan banjir di Jakarta. Menurutnya, 1,8 juta sumur resapan ini adalah kebutuhan Jakarta bukan target tahunan atau per periode kepemimpinan.
“Pertama, perlu kami jelaskan kembali, yang dimaksud 1,8 juta itu kebutuhan Jakarta. Bukan harus dipenuhi dalam 5 tahun atau dalam 1 tahun, tidak mungkin. Itu kebutuhan Jakarta sejauh ini,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/2).
Ariza melanjutkan, saat ini baru ada sebanyak 3.964 sumur resapan yang sudah dibuat. Pada 2021 ini, Pemprov DKI memastikan akan melanjutkan program ini. Adapun anggaran untuk tahun ini mencapai sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.
“Sekarang ada 3.964 yang sudah dibuat. Kemudian akan diprogramkan lagi, setiap tahun ada programnya dan anggarannya besar sekali. Anggaran saya tidak hapal, kalau tidak salah sekitar Rp200 miliar atau Rp300 miliar. Ini untuk tahun ini,” jelasnya.
Baca juga : Peringatan BMKG: Hari Ini Wilayah Jakarta Dilanda Hujan Petir
Meski demikian, ke depannya untuk memenuhi kebutuhan 1,8 juta sumur resapan ini tidak hanya dikerjakan oleh Pemprov DKI. Melainkan turut melibatkan pihak swasta yang bertanggung jawab, developer, pemilik gedung, pemilik apartemen, perkantoran, industri dan sebagainya.
Kemudian, program sumur resapan ini juga dimintanya untuk mendapat dukungan dari warga. Dengan ikut membangun sumur resapan di rumah masing-masing. Utamanya masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi banjir. Tentunya dengan kewajiban utama dari Pemprov DKI untuk membangun sumur resapan ini.
“Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya. Dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama Banjir Kanal Timur tak bisa diselesaikan satu periode. Banjir Kanal Barat tak mungkin diselesaikan dalam satu periode. Penyelesaian kemacetan tidak bisa diselesaikan dalam satu periode. Itu oleh siaapa? Oleh semua pemimpin di Jakarta,” pungkasnya. (OL-2)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Peresmian diawali dengan seremonial di Dusun Banjarharjo 1, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama warga
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menepis informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan sumur resapan.
Keberadaan sumber air bersih tersebut dirasakan langsung oleh 250 kk warga desa setempat atau 700 hingga 1.000 jiwa.
Hal itu salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. "Banjir itu kan sifatnya rutinitas saat musim hujan.
Yuk pahami pengertian dari infiltrasi, proses, dan penyebabnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved