Covid-19 Menurun, Walikota Bogor Pertimbangkan Kelanjutan Gage

KEBIJAKAN ganjil genap yang dikeluarkan Wali Kota Bogor di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, dalam rangka penanganan covid-19, berakhir, Minggu (14/2).

Kebijakan gage tersebut pun dianggap berhasil menurunkan mobilitas warga di Kota Bogor dan berdampak pada penurunan kasus baru atau kasus harian positif covid-19 di Kota Bogor, yang saat ini berstatus zona merah.

Namun, Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor belum memutuskan keberlanjutan dari penerapan gage, apakah akan diperpanjang atau dihentikan.

Bima menyatakan, khusus penurunan kasus positif covid-19 ini mungkin saja selain karena ganjil genap, juga karena penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di tingkat RT/RW.

“Makanya kita lihat juga data-data di wilayah itu. Jadi titik-titik yang diperketat itu apakah memang berkurang jumlah positifnya dari titik-titik itu. Jadi harus dianalisis lagi. Kalau dugaan saya, berkurangnya ini karena dua hal tadi ya. Karena di satu sisi digempur lewat ganjil genap, di sisi lain wilayah diperkuat dari PPKM,” katanya.

Baca juga : Libur Imlek, 154 Ribu Kendaraan Diprediksi Menuju Jakarta Hari ini

Sebelum memutuskan berlanjut atau tidaknya ganjil genap di Kota Bogor, menurut Bima ada tiga faktor yang harus dilihat dengan seksama dan menjadi pertimbangan.

Ketiga faktor itu yakni dimensi mengurangi mobilitas warga. Kalau dilihat dari sana, lanjutnya, memang bisa dikatakan berhasil. Warga Bogor dan warga luar Bogor berkurang berkendara.

Faktor keduanya adalah dari aspek kesehatan ada indikasi kuat.

"Saya tidak mau mengatakan ini berhasil karena masih melihat beberapa hari ke depan. Tapi indikasi kuat terjadi tren penurunan kasus Covid-19 dari 187 ke 109 itu turun signifikan,”katanya.

Hal lain yamg tak kalah penting lagi, apakah kebijakan gage itu akan dilanjutkan atau tidak adalah dimensi ekonomi.

“Satu faktor lagi yang harus kita hitung untuk memutuskan apakah ini berlanjut atau tidak, yaitu dimensi ekonomi. Saya mau lihat data hotel, restoran, toko-toko, UMKM, pasar, dan lain sebagainya. Karena prinsip kita kan mencari titik temu antara dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Ya apakah kebijakan yang diambil setiap akhir pekan secara permanen merugikan secara ekonomi atau tidak, kita akan hitung lagi beberapa hari ke depan,”jelasnya.

Dia mengatakan, apa kemungkinan tanpa ganjil genap pun kondisi perekonomian tidak jauh berbeda.

“Jadi perlu hati-hati melihat data. Prinsip kita adalah analisis secara holistik, harus komprehensif. Jadi Senin, Selasa kita akan dialog dengan PHRI, teman-teman mal dan lain sebagainya untuk meminta masukan datanya,” pungkas Bima.(OL-2)