Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DALAM rapat paripurna APBD-Perubahan 2020, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan pengembalian commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar.
Saat menyampaikan pidato jawaban, Jumat (6/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkesan menghindari persoalan tersebut. Sebelumnya, Fraksi PSI menagih kejelasan sikap Anies terhadap comimitment fee.
Apabila tidak berniat mengembalikan, PSI meminta Anies untuk berterus terang kepada warga Jakarta. Serta, memberikan penjelasan secara gamblang.
Baca juga: Ternyata, Anies Telah Bayar Commitment Fee Formula-e Rp200 Miliar
Namun, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah melakukan proses pengembalian commitment fee Formula E, PSI menyarankan Anies untuk memberikan keterangan publik. Termasuk, penjelasan kronologi dan bukti fisik, seperti surat korespondensi, catatan rapat, hasil negosiasi, revisi kontrak, atau dokumen lain terkait pengembalian dana.
Sementara itu, dalam naskah pidato penyampaian jawaban Gubernur DKI sebanyak 19 halaman, Anies tidak menyinggung persoalan Formula E. Diketahui, DKI telah membayar commitment fee Formula E sebesar Rp360 miliar untuk 2020. Dana itu bersumber dari APBD 2019.
Commitment fee untuk 2021 juga telah dibayarkan Pemprov DKI sebanyak Rp200 miliar, dengan menggunakan APBD 2020. “Acara tahun ini sudah dibatalkan, tapi mengapa uangnya tidak ditarik? Konon uang tersebut mau dialihkan ke tahun 2021. Apakah secara aturan itu boleh?” tutur Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra, Selasa (10/11).
Baca juga: APBD Menipis, Pemprov DKI Didesak Tarik Dana Formula E
“Kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota lain, tapi Pemprov DKI tidak mau menjawab,” imbuhnya.
Anggara menyotori APBD 2020, yang tercatat defisit sebesar Rp24,72 triliun. Alhasil, banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan. Menurutnya, tidak masuk akal jika Pemprov DKI memaksakan acara Formula E.
“Silakan kalau Pak Anies ingin mengadakan lomba balap mobil. Tapi, jangan pakai APBD. Anggaran sedang defisit. PSI meminta BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran Formula E,” pungkas Anggara.(OL-11)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Dikutip dalam situs resmi Formula E, Jakarta akan menggelar pertandingan mobil listrik ini pada 21 Juni 2025. Pertandingan di Jakarta pun akan menjadi ronde ke-13 di musim 11 ini.
PROJECT Director PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk Formula E Ivan Permana menyebutkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E dipastikan mundur ke tahun depan.
Hajatan politik Pemilu dan Pilkada serentak yang digelar tahun depan secara beruntun tidak bisa menjadi dalih penyelenggaraan diundur ke beberapa tahun mendatang.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro I Gede Adi Adnyana membuka kemungkinan pergeseran jadwal Formula E yang semula diselenggarakan 8 Juni 2024.
ANGGOTA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengusulkan gelaran Formula E agar digelar pada akhir 2024.
Jakpro saat ini tengah melalui beberapa tahapan komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama FEO terkait perubahan jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Balap Mobil Listrik Formula E
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved