Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATPOL PP DKI Jakarta menyatakan ketertiban terhadap aturan selama PSBB yang berlangsung pada hari pertama kemarin cukup baik.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut dari hasil pengawasan, rata-rata warung makan dan restoran sudah memahami dan menjalankan aturan yakni tidak menyelenggarakan makan di tempat selama PSBB pengetatan.
Hal itupun dilihat langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sidak yang dilakukan Senin (14/9) malam.
"Artinya semua tempat yang kita lihat kemarin semuanya patuh terhadap protokol kesehatan. Restoran, rumah-rumah makan, kafe dan semacamnya itu tidak ada yang aktivitasnya makan di tempat, tidak ada. Semua dilakukan take away, daring. Karena yang ada, kebanyakan tukang ojek yang antarjemput itu pesan makanan," kata Arifin di Balai Kota, Selasa (15/9).
Baca juga: Pembatasan Aktivitas Kantor Wajib Diterapkan Sepanjang PSBB
Dari pantauan dan hasil pengawasan Satpol PP, sebanyak delapan rumah makan atau restoran dikenakan penindakan karena masih menyelenggarakan makan di tempat.
"Namun, dari hasil pemantauan yang dilakukan anggota kami di lapangan, ternyata hari pertama kita masih dapatkan beberapa tempat, ya rumah makan atau restoran yang masih melanggar, terjadi pelanggaran. Lebih kurang ada rumah makan Upnormal resto di Rawamangun. Kemudian ada Rumah Makan Bandar Condet. Kemudian ada Rumbo Star di wilayah Jakarta Timur, lalu rumah makan padang, rumah makan nasi uduk dan lain-lain," jelas Arifin.
Ia menyebut dengan jumlah ini bisa disimpulkan kepatuhan tempat usaha sudah cukup baik. Namun, ia akan tetap melakukan pengawasan yang dijadwalkan di seluruh wilayah kota Jakarta selama masa PSBB.
"Kita harapkan kepatuhan akan semakin tinggi untuk menurunkan virus covid-19," tegasnya.(OL-5)
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved