Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan membuka kembali bioskop secara bertahap. Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan pembukaan tempat hiburan itu tidak dilakukan secara serentak.
"Harus melihat dari aspek timing, kapan itu dibuka. Tentunya tidak semua sama waktunya untuk memastikan bahwa setiap yang dilakukan betul-betul dengan perhitungan yang sangat matang," ujar Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, kemarin.
Satgas, lanjut Wiku, akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan seluruh pengelola bioskop siap secara terstruktur. Protokol kesehatan menjadi harga mati dalam pembukaan bioskop itu. "Pastikan antrean masuk dan keluar dari fasilitas bioskop atau sinema tersebut dijaga dengan ketat, dengan menjaga jarak yang baik paling tidak 1,5 meter sehingga tidak terjadi kontak antarpengunjung," kata Wiku.
Alasan Satgas memperbolehkan bioskop beroperasi karena tingkat kesehatan mental dan kebahagiaan sangat memengaruhi imunitas sehingga dapat lebih kuat melawan covid-19. Bioskop menjadi salah satu kontributor meningkatkan imunitas tubuh. "Bioskop dan sinema memiliki karakteristik dan kontribusi penting dalam memberikan hiburan kepada masyarakat," jelasnya.
Maka dari itu, Satgas sudah melakukan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam beberapa pekan terakhir. Satgas melarang pengunjung bioskop dengan usia rentang di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun dan tidak memiliki penyakit penyerta. Selain itu, tidak boleh makan dan minum selama pertunjukan dan penonton wajib bermasker.
Namun, hal ini ditentang epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman. Ia menyebut tidak ada dasar ilmiah yang kuat untuk membuka bioskop di tengah pandemi. "Pembukaan bioskop dapat berpotensi menjadi klaster baru," jelas Dicky.
Namun, Gubernur Anies Baswedan mengatakan pihaknya merujuk kepada studi dan kajian para pakar terkait dengan pengelolaan kegiatan di dalam bioskop yang sudah dilakukan di berbagai negara. "Jadi, 47 negara pada saat ini kegiatan bioskop sudah berjalan seperti biasa. Tidak ada kejadian penularan terjadi di bioskop," kata Anies. (Ins/Ssr/Sru/J-1)
Ia menambahkan, apabila PSBB dilakukan sebaiknya cukup untuk 14 hari namun dengan pengawasan yang ketat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 8 Maret 2021.
Dengan kejadian itu Satgas Covid-19 memberikan sosialisasi kepada panitia sekaligus pengelola tempat supaya mereka menghentikan kegiatan.
Penambahan kasus harian covid-19 sudah konsisten di atas 1.500 kasus bahkan sempat menembus angka 2.000 kasus.
Investor global menilai niat baik pemerintah itu sudah cukup bagi mereka untuk kembali masuk membawa serta pundi-pundi dolar yang selama ini parkir di luar negeri.
KERJA keras Polri, TNI, dan Satpol PP dalam menegakkan protokol kesehatan selama libur akhir tahun patut dilanjutkan agar kasus pandemi covid-19 segera melandai di Ibu Kota.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved