Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENANGANAN masalah banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya harus dilakukan secara terpusat. Normalisasi sungai yang melintasi Jakarta perlu dilakukan secepat mungkin.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, berpendapat banjir merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, pendekatan penanganan banjir tidak boleh terkendala batas administrasi wilayah lokasi sungai.
"Di Jabodetabek ada wilayah sungai Ciliwung, Cisadane, Citarum. Makanya bukan ditetapkan pada batasan administrasi. Administrasi hanya karena sistematika pemerintahan. Penanganannya bukan administrasi, tapi batasan sungai," papar Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (26/2).
Basuki menjelaskan Sungai Ciliwung menjadi salah satu sungai penyebab banjir di Jakarta. Wilayah Jakarta dilintasi 13 sungai, termasuk Sungai Ciliwung. Oleh karena itu, penanganan banjir di Jakarta termasuk normalisasi sungai, harus dilakukan berdasarkan masterplan. Mulai dari penanganan bendungan di hulu, normalisasi sungai, perbesaran kapasitus situ, hingga penempatan pompa air.
Baca juga: Diundang DPR untuk Bahas Banjir, Anies tidak Datang
"Tidak hanya karena wilayah Ciliwung-Cisadane, tapi Jakarta itu Ibu Kota Negara. Jangan dipecah-pecah kewenangan. Kewenangan itu kekuasaan saja, gak suka saya. Tapi tanggung jawab, termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta," ungkap Basuki.
Kementerian PUPR, lanjut dia, telah menyediakan 104 pompa besar untuk menangani banjir, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Saat ini, Kementerian PUPR membuka tender pemasangan pompa besar di Kali Sentiong. "Itu pakai APBN senilai Rp 600 miliar," imbuhnya.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta dan luar Jakarta, seperti wilayah Banten. Pihaknya berharap setiap kepala daerah mau bekerja sama dalam menangani masalah banjir.
"Karena yang kita kerjakan ada tadi. Ada yang karena kapasitas drainasenya, karena sampah, operasinya, pompanya. Yang kita kerjakan hanya pembersihan. Kapasitas drainasenya nanti programnya bersamaan Pak Gubernur," tutupnya.(OL-11)
In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content. Lorem i
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seorang anak dicabuli ketika sedang mengungsi dari banjir Gorontalo
Berbagai pengetahuan lokal yang berasal dari ingatan kolektif masyarakat dapat berfungsi efektif untuk mengatasi dan mengurangi risiko bencana, baik sebelum, saat, maupun sesudah.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diprediksi tetap akan jadi wilayah paling banyak disasar para pencari hunian.
Jabodetabek, wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, tetap menjadi magnet bagi pencari hunian.
BMKG menilai terjadinya fenomena hujan lebat selama beberapa hari pada musim kemarau di wilayah Indonesia bagian barat khususnya Jabodetabek merupakan fenomena yang lumrah.
Psikolog Patricia Elfira Vinny mengungkapkan buruknya kualitas udara tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi kesehatan mental.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved