Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ADA yang salah dengan sistem drainase Jakarta sehingga hujan lokal saja telah membuat Ibu Kota terendam.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Aras menyebut bila masalahnya pada drainase seharusnya disitulah dibenahi.
“Kita lihat saat ini, selain menggenangi permukiman warga, banjir juga menggenangi jalanan vital, beberapa underpass, dan juga jalan tol. Ini tentu dikarenakan ada yang salah dengan sistem drainase Ibu Kota,” papar Aras dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (25/2).
Aras juga melihat Pemprov DKI kurang serius dalam penanganan pencegahan banjir yang setiap tahun terjadi di Ibu Kota. Jika mau serius, menurut Aras, tentunya Gubernur Anies Baswedan beserta jajaran bekerja keras menangani banjir dari April hingga Agustus tahun lalu.
“Lima bulan sudah cukup untuk mempersiapkan Jakarta tidak kebanjiran saat musim hujan datang,” sebutnya.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, banjir kemarin merupakan air lokal yang meluap. Dua malam lalu Jakarta dan sekitarnya dilanda hujan ekstrem. Malam hingga dini hari Jakarta kembali dilanda hujan lebih lebat, lebih lama dan lebih merata.
“Air yang ada di sini (Sungai Manggarai) itu tidak banyak sampah. Artinya itu air lokal, air lokal tidak bergolak. Jumlahnya memang cukup besar karenanya (Pintu Air Manggarai) siaga 1. Ini bukan air kiriman,” kata Anies di Manggarai.
Terkair drainase Jakarta bermasalah, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut banjir melanda Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena sistem drainase. “Sistem drainase RSCM perlu penyempurnaan,” kata Hari.
Belum jelas
Senada dengan Muhammad Aras, Fraksi PSI DKI Jakarta juga menilai belum ada langkah jelas dari Anies untuk mengantisipasi banjir. “Dari survei, angka Pak Anies lebih tinggi dibandingkan Gubernur Jateng, Jatim, dan Jabar. Mungkin itu yang bikin Pak Anies merasa di atas angin, sehingga beliau tidak peduli dengan masalah banjir warga Jakarta,” cetus Wakil Ketua PSI DKI Justin Adrian, Selasa (25/2).
Justin mengutip survei yang dirilis Indo Barometer pada 23 Februari 2020. Hasil survei menyatakan 22,5% masyarakat memilih Prabowo Subianto seandainya pemilihan presiden digelar hari ini. Suara terkuat pada Anies yakni 14,3%, Ganjar Pranowo 7,7%, Khofifah Indar Parawansa 3,3%, dan Ridwan Kamil 2,6%.
Justin mendesak gubernur membuktikan diri dengan bekerja nyata menyelesaikan masalah-masalah Jakarta. “Masalah banjir terang-benderang di depan mata, tapi sepertinya Pak Anies dan para pendukungnya menganggap banjir bukan masalah penting. Tanpa harus bersusah payah mengatasi banjir, elektabilitas sudah tinggi, mungkin gitu mikirnya,” sindir Justin. (Ins/Ssr/J-1)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved