Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif menyambut baik soal Komisi X DPR yang berencana memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Menurutnya, dengan adanya pemanggilan tersebut, Anies bisa mengklarifikasi soal proyek DKI itu.
"Ya baguslah kalau dipanggil. Pak Anies bisa hadir dan jelaskan. Saya mengatakan (Pemprov DKI) kurang intens komunikasinya ke teman-teman seniman. Mereka kan minta diajak bicara, bukan menolak," kata Syarif di Jakarta, Kamis (20/2).
Syarif menyebut kurangnya komunikasi antara Pemprov DKI dengan seniman, menyebabkan seniman mengadu ke DPR RI.
Baca juga: DKJ Akui Dieliminir Diskusi Pembangunan TIM
Ia mengatakan sebenarnya DPRD bisa saja menjembatani komunikasi dengan para seniman, namun mereka belum melaporkan ke DPRD.
"Pernah waktu itu (seniman) datang, tapi ke Fraksi PDIP. (Lapor) ke DPRD belum. Saya menyarankan Pemprov berkomunikasilah dengan seniman. Sampai mereka (seniman) mengadu ke DPR, ada kebuntuan komunikasi itu," terang Syarif.
Ia mendukung Anies soal revitalisasi TIM. Menurutnya, Jakarta perlu membuat tempat yang mumpuni dengan taraf internasional untuk kegiatan kebudayaan.
Namun, polemik itu muncul kala Pemprov DKI berencana membuat hotel berbintang di dalam TIM yang ditentang beberapa seniman.
"Penting dong (revitalisasi TIM). Kan mau dinaikin tarafnya untuk internasional. Pas di rapat badan anggaran kemarin, kan sudah disetujui ada pemangkasan biaya soal pembangunan hotel bintang lima. Itu sudah dicoret, clear," kata Syarif.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyatakan segera memanggil orang nomor satu di Jakarta. Dalam hal ini, untuk meminta pertanggungjawaban terkait proyek revitalisasi TIM.
DPR juga bakal meminta keterangan dari DPRD DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemegang proyek. Pemanggilan itu merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan Forum Seniman Peduli TIM.
Adapun Anies enggan menanggapi pertanyaan saat disinggung pemanggilan dari Komisi X DPR RI terkait revitalisasi TIM, Anies hanya menjawab seadanya.
"Sudah ya, cukup. Thank you," ucap Anies seusai pengesahan tata tertib DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2). (OL-1)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved