Amankan Aset Negara, Kejari Depok Jalin Kerja Sama Dengan BPN

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok Yudi Triadi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Yoyon Sonjaya meneken nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan kerja sama initerkait penegakan hukum dan pemulihan aset pertanahan seta tata ruang Kota Depok.

"MoU kerja sama dua lembaga tersebut maksud dan tujuannya mengoptimalisasikan koordinasi kejaksaan dengan BPN," ujar Yudi seusai MoU, Rabu (12/2).

Selain mendukung upaya penegakan hukum, jelas Yudi, kerja sama ini  juga sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi antar kedua lembaga tersebut (Kejaksaan dan BPN).

"Inti dari tujuan kerjasama (MoU) ini adalah untuk penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang pertanahan dan tata ruang tersebut, nantinya ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama pada bidang pembinaan, bidang intelijen serta bidang perdata dan tata usaha negara," paparnya.

MoU yang diteken oleh  Yudi dan Yoyon merupakan  tindaklanjut dari instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala BNN Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil di Jakarta  21 Januari 2020 silam.

Landasan penandatanganan MoU diatas adalah Undang-Undang (UU) Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam UU Nomor: 16 Tahun 2004 dijelaskan,  kejaksaan dengan surat kuasa khusus (SKK) bisa dapat bertindak baik di dalam dan luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

Yudi melanjutkan dalam pemulihan maupun penyelamatan terhadap aset-aset negara sifatnya ada dua yaitu non-litigasi dan litigasi.

"Jadi, pihak BPN Kota Depok jangan ragu untuk meminta bantuan kepada kami. Apalagi ini merupakan tindak lanjut dari MoU Jaksa Agung dengan Menteri ATR/BPN," tandasnya. (OL-13)