Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Demokrat Mujiyono menanggapi soal Early Warning Sistem (EWS) yang salah satunya terdiri dari Disaster Warning System (DWS). DWS berupa pengeras suara berskala besar yang disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
"Itu konvesional, enggak pas banget apalagi pakai toa. Mungkin itu salah satu komponen di kelurahan untuk antisipasi banjir. Tapi menurut saya kalau pakai toa seberapa denger sih orang. Namanya early warning sistem, masa pakai toa sih," ujar Mujiyono saat dihubungi, Kamis (16/1).
Pengeras suara berskala besar tersebut dapat didengar dari radius 500 meter. BPBD menyebut pengeras suara itu dipasang di tiang tinggi dan terhubung dengan sistem di kantor pusat BPBD DKI di Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta.
Baca juga: Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran
Ada pembelian enam set pengeras suara senilai Rp4 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengeras suara itu akan dipasang di 14 titik rawan banjir di Jakarta.
"Menurut saya ini sebetulnya konsep besarnya di Jakarta Smart City, terintegrasi lewat situ. Bisa terkait dengan sampah, terkait dengan banjir. Semuanya terintegrasi lewat situ," kata Mujiyono.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana juga menilai penggunaan pengeras suara merupakan kemunduran dari yang sudah pernah dimiliki Jakarta.
“Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Sistem peringatan yang jauh lebih maju, menurut William, pernah dimiliki oleh Jakarta lewat aplikasi Pantau Banjir yang diluncurkan pada 20 Februari 2017.(OL-5)
INDONESIA merupakan negara yang dikepung dengan berbagai potensi bencana alam, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga meteorologi.
Pusat Prediksi Badai telah mengeluarkan peringatan tornado baru untuk lebih dari 3 juta orang di sebagian Illinois, Indiana, dan Kentucky.
BNPB, BMKG, dan PVMBG berkolaborasi dalam perancangan sistem peringatan dini bencana galodo, atau banjir bandang lahar yang disertai material vulkanik seperti bebatuan.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyoroti urgensi peringatan dini sebagai sarana penting dalam melindungi masyarakat dari bencana alam.
Bencana alam mengancam Indonesia, seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Pengarusutamaan informasi kebencanaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Fasilitasi peralatan sistem peringatan dini banjir akan dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved