Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai Amanat Nasional DKI Jakarta yakin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bisa membantu kinerja Gubernur Anies Baswedan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sepakat memangkas jumlah anggota TGUPP yang semula 67 orang menjadi 50.
"Saya rasa 50 itu angka yang sangat masuk akal dan kita hormati keputusan di Banggar. Insya Allah, semakin membantu kinerja gubernur, mulai dari monitoring, pengawasan. Apalagi pak Anies sekarang tidak ada wagub," ujar Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Zita Anjani, di Jakarta, Kamis (12/12).
Zita menuturkan pembentukan TGUPP oleh Anies bertujuan mengendalikan program-program prioritas sekaligus memonitoring para dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar on the track.
"Itu kan supaya bisa mengejar 22 janji Anies-Sandi waktu itu soal program prioritas gubernur. Kita bisa lihat penyerapan anggaran Jakarta, kalau mau ngomongin efektivitas itu serapanya dari 2017 relatif baik," jelas Zita.
Baca juga: Samakan TGUPP dengan KSP, Bambang Widjoyanto Dikritik
"Walaupun, memang belum sesuai target. Targetnya kan 90% itu, memang sulit untuk menyerap anggaran 90%. Jadi, kami harap kedepannya bisa di atas 80% dan bisa mencapai di angka mendekati 90%," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan dirinya menghormati keputusan DPRD DKI Jakarta yang membatasi jumlah anggota TGUPP. Pihaknya akan melihat aturannya lebih detail guna mengimplementasikannya.
"Kita menghormati dan untuk pelaksanaannya nanti kita lihat seperti apa. Anggaran tidak berubah. Mereka hanya merekomendasikan jumlah orang tapi secara anggaran tidak berubah. DPRD pun mengakui TGUPP untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi," tandas Anies. (OL-2)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved