Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Bidang Pengelolaan Pesisir Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya, mengundurkan diri dari jabatannya. Marco telah resmi mengundurkan diri per 1 Desember 2019.
“Sejak 1 Desember beliau mengundurkan diri,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti, di Jakarta, Rabu (11/12).
Menurut Suharti, alasan Marco mengundurkan diri karena ingin fokus menulis buku. Selama menjadi TGUPP, proses penulisan bukunya cukup lama tertahan penyelesaiannya.
“Saya tanya kenapa, ia ingin fokus menulis buku. Bukunya yang sudah tertahan lama, belum selesai juga,” kutip Suharti atas pengakuan Marco.
Baca juga: Marco Kusumawijaya Mundur dari TGUPP, Anies Belum Cari Pengganti
Menurut dia, hingga saat ini jabatan Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir TGUPP DKI Jakarta masih kosong. Belum ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari penggantinya.
”Belum ada arahan untuk penggantinya,” lanjut Suharti.
Seperti diketahui, Marco merupakan pengamat perkotaan yang memimpin tim untuk mengatasi masalah pesisir sejak Juni 2018. Anggota timnya yaitu eks Dirjen Kelautan KKP, Sudirman Saad; eks Direktur Eksekutif Walhi, Khalid Muhammad; eks ICLEI, Irvan Pulungan; pakar kelautan ITB, Muslim Muin.
Soal pengunduran diri Marco dari TGUPP tersebar di media sosial Twitter. Akun Twitter @digeeembok mengunggah foto tangkapan layar terusan pesan, di mana isinya Marco menyatakan pamit undur diri dan tidak lagi menjadi anggota TGUPP per 1 Desember. (OL-8)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved