Pemprov DKI belum Bisa Pastikan UMP 2020 Naik

PEMERINTAH provinsi DKI Jakarta masih mengkaji upah minimum provinsi (UMP) 2020. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, pihaknya telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 3 gelombang berbeda.

Dalam setiap survei terdapat 15 pasar untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan menuju kehidupan layak. Menurutnya, dengan adanya survei di 60 item KHL tersebut, menjadi rekomendasi atau acuan untuk menghitung UMP Jakarta 2020.

"Gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga kita sudah laksanakan. Insya Allah kita akan lakukan input hasil dari survei yang sudah kita lakukan KHL," kata Andri di Jakarta, Rabu (9/10).

Baca juga: Massa Pekerja Industri Logam Tuntut Revisi UMP DKI Jakarta

Andri belum bisa memastikan apakah kenaikan UMP di Jakarta naik Rp300 ribu atau tidak, seperti di 2019. Diketahui, UMP 2019 di DKI Jakarta mencapai Rp3.940.973. Sebelumnya, UMP DKI 2018 sebesar Rp3.648.035, naik 8,03%.

"Saya belum bisa mengatakan terlebih dahulu. Nanti akan kita rapatkan di dewan pengupahan. Kalau belum (ditentukan) apa-apa, heboh lagi," ungkapnya.

Pihaknya juga mengakui dalam melakukan survei melibatkan perwakilan buruh, kemudian dari unsur pemerintah melibatkan BPS (Badan Pusat Statistik) serta melibatkan unsur pakar atau akademisi.

"Survei-survei yang kita lakukan juga melibatkan semuanya. Bukan kita saja yang melakukan survei ke pasar-pasar kebutuhan hidup layak. Jadi mereka juga tahu gitu," tandasnya.(OL-5)