Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor kembali menyiarkan kabar duka. Hingga Sabtu (27/4), jumlah pejuang demokrasi yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor (Bogor Raya) bertambah menjadi 10 orang.
"Innalillahi wainna lilahirojiun telah berpulang ke rahmattullah staf desa Cadas Ngampar, tadi sekitar pukul 14.30 WIB. Tambah satu lagi pejuang demokrasi yang meninggal. Dia anggota linmas, kelelahan kayanya," ungkap salah satu komisioner KPU Kabupaten Bogor, Heri Setiawan, Sabtu(27/4).
Dengan meninggalnya anggota linmas Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Heri menyebutkan, ada 8 orang yang meninggal di Kabupaten Bogor hingga Sabtu (27/4).
"Iya jadi delapan orang. Empat KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara), satu PPS (Panitia Pemungutan Suara), satu (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), dan dua Linmas (Perlindungan Masyarakat)," ungkap Heri.
Namun secara keseluruhan di Bogor Raya, pejuang demokrasi yang meninggal hinggal Sabtu (27/4) sebanyak 10 orang. Delapan di Kabupaten Bogor dan dua di Kota Bogor.
Untuk penyebabnya sendiri, Heri mengatakan, mereka kelelahan karena diforsir energinya sejak awal saat persiapan distribusi logistik pemilu.
Baca juga: Partisipasi Pemilih PSU Kota Kupang Berkurang
Stamina mereka, lanjutnya, turun drastis selama proses pungut hitung suara di TPS yang sampai larut malam. Bahkan pagi dini hari dan saat pleno rekap suara per TPS di kecamatan.
"Pertama kecapean. Kemudian ada yang punya riwayat penyakit yang di luar KPPS. Kalau KPPS itu kan kita sudah cek kesehatan oleh dinkes dan itu sudah dinyatakan sehat. Kalau mereka dinyatakan meninggal pertama karena sakit, karena begadang, diforsir habis. Karena mereka punya pengabdian yang tinggi terhadap pekerjaan. Karena pekerjaan belum tuntas, mereka merasa belum bisa istirahat," terang Heri.
Dia menyebut, ada santunan bagi para petugas yang meninggal dunia. Santunan tersebut diperuntukkan bagi keluarga mereka.
"Makanya kami sedang urus pendataan. Tapi yang meninggal di TPS Cijeruk, karena meninggalnya pada hari H pemungutan suara,"jelasnya.
Rekrutmen
Sementara itu, terkait KPPS, Heri menjelaskan, bahwa pada saat penerimaan, pendaftaran atau perekrutan, ada tahapan dan syarat-syarat.
"Ada formulir. Kita-kan memberikan surat keterangan sehat. Mereka dicek kesehatannya oleh petugas kesehatan di puskesmas, di klinik atau pun di rumah sakit daerah stempat. Itu (mereka_ mengisi, ditanya oleh petugas medisnya, punya riwayat penyakit apa, itu tertulis. Kemudian dicek tensinya, berat badan. Itu yang menjadi dasar bagi calon KPPS untuk menjadi KPPS," terangnya.
Yang kedua, lanjut dia, awalnya KPU kesulitan mencari KPPS atau sumber daya manusia.
"Terbatas. Apalagi pelaksanaan pemilu saat ini sangat rumit, sangat panjang dan butuh energi dan stamina yang luar biasa, yang ekstra. Nah karena memang terbatas dan banyak yang tidak mau jadi KPPS, maka memang pemangku wilayah setempat, RT, RW mencari orang-orang terbaik. Dan itu sudah dilakukan dengan memasukkan orang-orang muda sebagai KPPS," ungkapnya.
Yang ketiga, lanjutnya, kita juga punya aturan soal dilarangnya dua periode sebagai penyelenggara.
"Aturan itu membuat KPU semakin sulit mencari KPPS. Kita akhirnya harus agak memaksa. Tokoh masyarakat merayu, kemudian melobi, membujuk mereka menjadi KPPS karena orang-orangnya terbatas," pungkasnya. (A-5)
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Saksi mewanti-wanti KPU agar jangan sampai publik kemudian menafsirkan informasi dalam Sirekap dengan keliru.
Dari ketiga ahli waris yang mendapatkan santunan, tercatat salah satu peserta atas nama Teguh Joko Pratikno baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan selama 1 hari.
KPU mengumumkan jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sejak Rabu (14/2) sampai Jumat (23/2) sebanyak 60 orang.
Anggota KPPS telah bekerja penuh semangat dan gotong royong di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS)
PETUGAS KPPS di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh terus bertumbangan. Persoalan gangguan kesehatan hingga harus dirawat di rumah sakit lebih serius itu diduga terlalu kelelahan.
BIMBINGAN teknis (bimtek) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 dinilai tidak praktis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved