Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menutup peluang kembalinya Sandiaga Uno ke kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta jika kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini.
Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan Sandiaga telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wagub DKI dalam rapat paripurna DPRD DKI pada 27 Agustus 2018, kendati bisa saja ambil cuti dan kembali menjabat jika kalah di pilpres.
"Terlebih saat ini tahapan pengisian kursi wagub yang lowong itu tengah berjalan di DPRD. Jadi, Sandiaga tidak mungkin kembali menjabat Wakil Gubernur DKI," kata Suhaimi.
Partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017, sambungnya, telah mengirim dua nama kandidat pengganti Sandiaga, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD. Dua nama kader PKS itu telah disodorkan PKS melalui gubernur ke DPRD.
"Jadi, sekarang tinggal tunggu proses pemilihan salah satu dari dua nama itu di DPRD, yang rencananya akan dilakukan seusai pemilu ini," ujarnya.
Hingga saat ini, panitia khusus (pansus) pemilihan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta belum juga terbentuk. Baru tiga fraksi dari sembilan fraksi yang ada di DPRD mengirimkan wakilnya untuk duduk di pansus itu. Alasannya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengaku sibuk untuk mengurus pemilu legislatif pada 17 April 2019 lalu.
Baca juga: Anies Ajak Masyarakat Memilah Informasi Hasil Pemilu
Tiga fraksi yang telah mengirim utusan tersebut yakni Fraksi Partai NasDem yang mengutus Bestari Barus, Partai Hanura (Ongen Sangaji), dan PKS (Abdurrahman Suhaimi).
"Kita tunggu hasil pilpres sesuai dengan aturan KPU. Soal Wagub DKI, sudah ada aturannya. Kita tak mau berandai-andai dan DPRD DKI sudah fokus pada dua calon wagub ini," kata Suhaimi.
Soliditas koalisi
Di kesempatan terpisah, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi menyampaikan, meski aturan tak melarang Sandiaga kembali menduduki kursi Wagub DKI, ada dampak negatif yang akan diterimanya.
"Dampak negatifnya, itu tentu akan menyakiti hati PKS sebagai partai koalisi yang sudah dijanjikan kursi Wakil Gubernur yang ditinggalkan sebelumnya," ujar Syafuan.
Hal itu, sambungnya, akan memengaruhi soliditas koalisi partai di DPRD.
"Tinggal dipertimbangkan saja, mau memenangkan partai politik atau mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sudah pernah memilih Sandiaga sebagai Wagub?" imbuhnya.
Syaufan juga berpendapat jika Sandiaga kembali menjadi wakil gubernur justru akan menghibur karena hal tersebut semacam win-win solution jika kalah dalam pilpres nanti. (J-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy membuka secara resmi kegiatan Bazar Ramadan 1445 Hijriah di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (2/4)
Tingkat kemiskinan Sumsel pada September 2022 menurun menjadi 11,9 persen dan merupakan laju penurunan tertinggi secara nasional.
Program ini selain untuk meningkatkan pemahaman para ASN juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan investasi pasar modal.
Sesuai janji, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Hari ini KPK memanggil tiga penyelenggara negara dari tiga pemda untuk klarifikasi LHKPN.
Pemprov Lampung memastikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim akan memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved