Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Indonesia mempercepat pembahasan program lanjutan untuk Aliansi Pendanaan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA). Ini dilakukan guna merealisasikan proyek iklim dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Dalam dua minggu, tanggal 6 (Juni) kami akan bertemu melalui Zoom untuk membicarakan program itu," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di sela jumpa pers World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/5). Ia menyebutkan negara anggota memiliki antusiasme yang tinggi terkait GBFA yang dipelopori Indonesia soal pendanaan campuran tersebut dan bersemangat untuk menyusun program selanjutnya.
Negara anggota itu yakni Uni Emirat Arab (UEA), Fiji, Prancis, Sri Lanka, Kongo, Kenya, Luksemburg, dan Kanada, serta Indonesia selaku tuan rumah. Inisiatif GBFA lahir pada pertemuan 19 negara dan Uni Eropa yang tergabung dalam G20 pada November 2022 di Bali.
Baca juga : Luhut: Hadapi Krisis Air dengan Global Water Fund
Di sela World Water Forum Ke-10, markas GBFA juga diresmikan yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Denpasar, Bali, pada Senin (20/5). Nanti, lanjut Luhut, program tersebut akan masuk dalam program kerja sama negara selatan-selatan yang menyangkut berbagai hal, termasuk masalah
air, kemiskinan, hingga stunting.
"Jadi Indonesia memiliki platform untuk memberikan bantuan atas gap (keterbatasan) finansial yang terjadi di negara berkembang. Ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan pencapaian Presiden Joko Widodo selama 10 tahun menjadi presiden," imbuh Luhut.
GBFA mewakili inisiatif inovatif untuk menerapkan prinsip-prinsip pendanaan campuran untuk mendukung transisi ramah lingkungan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan, serta South-South Cooperation. Melalui GBFA, kerja sama selatan-selatan (South-South Cooperation) dapat memanfaatkan kekuatan dari beragam komunitas untuk mendorong kemajuan menuju tujuan bersama dengan melalui kolaborasi antarnegara.
Baca juga : Presiden Jokowi Pamer Infrastruktur Air di KTT WWF ke-10
"Roadmap Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang baru diluncurkan mencakup strategi pengurangan risiko untuk memperkuat air berkelanjutan," kata Luhut. "Kita memerlukan pembiayaan inovatif dan kemitraan kolaboratif untuk menciptakan kepercayaan investor dan mengembangkan infrastruktur air yang tangguh."
Ahli dari Amsterdam University, Belanda, Prof. Joyeeta Gupta, menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan untuk mengurangi risiko investasi dan menarik modal untuk proyek infrastruktur air yang berkelanjutan. "Dengan peluncuran GBFA, yang bertujuan menjembatani kebutuhan pembangunan dan iklim, ada harapan untuk perumusan pembiayaan yang lebih baik, mekanisme peningkatan kredit, peningkatan pendapatan, dan keterlibatan sektor swasta, menjadikan masalah kompleks di sektor ketahanan air lebih mudah untuk diselesaikan," kata Gupta.
Di sesi lain, CEO Acea, Fabrizio Palermo, menyampaikan bahwa pembiayaan campuran diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dalam program dan proyek di sektor berkelanjutan. "Pembiayaan campuran dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kebutuhan iklim. Namun keseimbangan ialah kunci
keberhasilan pembiayaan campuran. Kami berharap GBFA dapat menjadi organisasi kunci bagi segala hal terkait pengembangan pembiayaan campuran di dunia," jelasnya. (Ant/Z-2)
Masalah air bukan lagi sekadar isu sosial ekonomi semata, melainkan sudah harus masuk ke dimensi diskursus politik di ruang debat legislatif.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
“TANPA air, tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya berharga.”
Deklarasi menteri pada World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali mengesahkan pusat keunggulan ketahanan air dan iklim atau Center of Excellence (COE) on Water and Climate Resilience.
Pada Jumat malam (24/5) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menutup secara resmi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali.
Menjelang penutupan World Water Forum (WWF) Ke-10 di Nusa Dua Bali, para peserta akhirnya memiliki kesepakatan soal komitmen baru dalam pengelolaan sungai.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi telah bermalam di IKN sejak pekan lalu. Jokowi menyebut sejumlah fasilitas penunjang seperti air dan listrik sudah tersedia di Istana.
Dibutuhkan kontribusi lintas sektor baik itu pemerintah, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan optimalisasi lahan pangan.
Pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara efisien
BPBD Klaten salurkan 188 tangki atau 940.000 liter air untuk membantu warga desa yang kekeringan.
SEKITAR 89% penduduk Indonesia mengharapkan pemerintah memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved