Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERDANA Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyindir pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden yang menangkap lebih 2.200 mahasiswa yang melakukan aksi pro-Palestina. Sikap represif itu, kata dia, berseberangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang selalu digaungkan 'Negeri Paman Sam' itu.
Hasina mempertanyakan langkah AS tersebut. Dia menyebut jika hal itu dilakukan negara-negara miskin atau berkembang, tindakan tersebut akan langsung dicap AS sebagai pelanggaran demokrasi atau HAM.
“Yang terbesar adalah 900 mahasiswa dan guru ditangkap karena melakukan demonstrasi pro-Palestina. Hal ini telah terjadi di AS. Ini adalah bagian dari demokrasi AS?” katanya pada konferensi pers setelah kunjungannya ke Thailand, baru-baru ini.
Baca juga : Benjamin Netanyahu Dongkol Diprotes Mahasiswa AS terkait Palestina
Sungguh disayangkan mendengarkan ceramah tentang HAM dari AS, tambah PM Hasina.
“Insiden penembakan terjadi di sekolah, pusat perbelanjaan, dan restoran dan banyak orang meninggal. Tampaknya tidak ada satu hari pun di Amerika ketika tidak ada orang yang terbunuh,” sebut Hasina.
Ia menambahkan AS harus mengurus situasi HAM dalam negeri terlebih dahulu sebelum menjadi hakim bagi negara-negara lain.
Baca juga : Presiden AS Joe Biden Dukung Kebebasan Berekspresi di Kampus-Kampus
Mengulangi pendirian tegas Bangladesh untuk Palestina, Hasina mengatakan Bangladesh mendukung Palestina dan akan mengirimkan lebih banyak dukungan kemanusiaan kepada mereka.
“Apa yang terjadi di Jalur Gaza adalah genosida,” tegasnya, merujuk pada serangan Israel di wilayah terkepung tersebut.
Demonstrasi di kampus-kampus AS dimulai pada 17 April di Universitas Columbia untuk memprotes serangan brutal Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34.500 warga Palestina dan melukai 77.700 lainnya sejak 7 Oktober.
Protes ini juga menjadi titik nyala bagi gerakan yang lebih luas untuk memprotes dukungan AS yang tidak tergoyahkan terhadap genosida Israel, yang dipicu serangan Hamas tahun lalu yang menewaskan sekitar 1.200 orang. (Anadolu/Z-1)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved