Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARA pegawai dari Eropa di badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA mengeluarkan peringatan keras mengenai kelanjutan operasionalnya di Gaza. Sebab, penghentian pendanaan sejumlah negara donor akan memaksa program organisasi ini terhenti dalam hitungan minggu.
Direktur Kantor Perwakilan UNRWA untuk Eropa Marta Lorenzo menyampaikan pengumuman tersebut saat mengambil bagian dalam panel yang diselenggarakan bersama oleh komite urusan luar negeri dan pembangunan parlemen Eropa.
Dalam menyoroti situasi mengerikan di kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Lorenzo menekankan bahwa penangguhan pendanaan dari negara-negara tertentu telah membuat UNRWA berada di ambang kebangkrutan di Gaza.
Baca juga : Sekjen PBB Sebut Mustahil Bubarkan UNRWA
“Rafah sekarang menampung populasi enam kali lebih besar dibandingkan sebelum perang, dan kondisi di sana tidak dapat digambarkan,” katanya.
Menarik perhatian pada penderitaan warga Gaza yang bergulat dengan kelaparan dan penyakit saat terjebak di selatan, Lorenzo menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan yang efektif. Dia mengutip keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini di Den Haag, Belanda yang menyerukan aksi cepat.
Namun, dia menyesalkan bahwa UNRWA memiliki biaya hanya untuk beberapa minggu lagi sebelum mereka terpaksa menghentikan operasinya.
Baca juga : Di Rafah, Pengungsi Gaza Hidup Seperti di Film Horor
Lorenzo juga menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh staf UNRWA, dengan menyebutkan contoh-contoh di mana konvoi di utara menjadi sasaran, sehingga mengakibatkan korban jiwa di antara para karyawan. Terlepas dari risiko-risiko ini, UNRWA telah berupaya untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang terkena dampak, meskipun dalam keadaan yang berbahaya.
Penghentian operasi UNRWA, dia memperingatkan, tidak hanya akan memperburuk penderitaan kemanusiaan.
“Konvoi kami di utara diserang di tiga tempat berbeda. Kami dapat mengirimkan bantuan ke utara pada tanggal 23 Januari (tetapi) 156 karyawan kami kehilangan nyawa (sementara) 13 ribu karyawan kami bekerja dalam risiko kematian setiap hari,” katanya.
Baca juga : Qatar Tetap Danai UNRWA, Abaikan Propaganda Israel
Lorenzo menekankan bahwa jika UNRWA menghentikan kegiatannya, hal ini akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan. Kemudian juga akan dianggap sebagai penarikan dukungan internasional untuk penyelesaian konflik yang adil dan damai di wilayah tersebut.
Dia juga menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim pejabat Israel yang dibagikan kepada UNRWA.
“Jika kami menghentikan operasi kami, kami akan melihat lebih banyak ketidakstabilan di kawasan ini, bahkan di Eropa,” kata Lorenzo, mengakhiri pidatonya yang mendapat tepuk tangan dari anggota parlemen. (Anadolu/Z-4)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved