AS Menuduh Warga India Terlibat Rencana Upaya Pembunuhan Aktivis Sikh Amerika

DEPARTEMEN Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh seorang pria yang mereka klaim merencanakan pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh di Amerika pada awal tahun ini, di bawah arahan pejabat India.

Tuduhan tersebut mencerminkan klaim serupa yang dilakukan Kanada terkait pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh yang berbeda pada Juni di dekat Vancouver, yang menyebabkan ketegangan diplomatik besar antara Ottawa dan New Delhi.

Menurut Departemen Kehakiman, warga negara India Nikhil Gupta ditangkap pada 30 Juni, seminggu setelah kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Washington.

Baca juga: Hubungan India-Kanada Semakin Panas, Ottawa Tarik 41 Diplomatnya

Gupta, 52, didakwa terkait partisipasinya dalam plot yang gagal untuk membunuh warga negara AS berdarah India di New York, demikian pernyataan Departemen Kehakiman.

Pernyataan tersebut lebih lanjut menjelaskan targetnya sebagai "kritikus vokal pemerintah India" yang "memimpin organisasi berbasis AS yang advokasi untuk pemisahan Punjab," sebuah negara bagian India bagian utara dengan populasi Sikh yang besar.

Baca juga: Houthi Yaman Sebut AS Bohong, Tunjukkan Drama Konyol di Teluk Aden

Menurut laporan Financial Times, target Gupta adalah warga AS-Kanada Gurpatwant Singh Pannun, pemimpin Sikhs for Justice, kelompok berbasis AS yang menyerukan pembentukan negara Sikh independen yang disebut Khalistan.

Setelah laporan Financial Times, Gedung Putih menyatakan mereka menganggap serius rencana yang diduga tersebut dan telah mengangkat isu ini kepada pemerintah India.

Departemen Kehakiman lebih lanjut mengklaim seorang "pegawai agen pemerintah India yang tidak diidentifikasi yang menggambarkan dirinya sebagai 'Pejabat Lapangan Senior' dengan tanggung jawab dalam 'Manajemen Keamanan' dan 'Intelijen'" menyewa Gupta untuk mengatur pembunuhan tersebut.

Gupta, yang tinggal di India, ditangkap otoritas di Republik Ceko berdasarkan perintah ekstradisi AS.

Organisasi Pannun dilarang di India, dan dia ditetapkan sebagai "teroris" oleh New Delhi.

Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Gupta direkrut ke dalam upaya pembunuhan pada Mei 2023 dan penangkapannya pada 30 Juni terjadi setelah dia mencoba menyewa pembunuh bayaran yang sebenarnya adalah agen rahasia AS.

Pegawai pemerintah India yang tidak disebutkan namanya "setuju dalam transaksi yang disusun oleh Gupta" untuk membayar agen rahasia tersebut US$100.000 untuk pembunuhan, menurut otoritas AS.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada September menghubungkan New Delhi dengan pembunuhan warga negara Kanada Hardeep Singh Nijjar, seorang separatis Sikh, pada 18 Juni. Tuduhan itu memicu sengketa diplomatik sengit dalam beberapa minggu berikutnya, dengan puluhan diplomat Kanada meninggalkan India dan New Delhi sementara menangguhkan pemberian visa kepada warga negara Kanada.

Nijjar juga dicari oleh otoritas India atas tuduhan kejahatan terorisme dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan, yang telah dia tolak kepada media Kanada. Departemen Kehakiman mengatakan setelah pembunuhan Nijjar, Gupta memberi tahu agen rahasia AS "sekarang tidak perlu menunggu" untuk membunuh target di New York City.

Selain itu, Gupta diduga mengatakan Nijjar "juga merupakan target," dan dua dari "banyak target." Gupta sebelumnya dalam bulan tersebut memperingatkan pembunuh bayaran untuk tidak melakukan pembunuhan sekitar waktu "yang dijadwalkan terjadi dalam beberapa minggu berikutnya antara pejabat pemerintah AS dan India yang tinggi," kata Departemen Kehakiman.

Modi dijamu oleh Presiden Joe Biden untuk kunjungan kenegara di Gedung Putih pada 22 Juni.

Juru bicara pemerintah India pada hari Rabu mengatakan bahwa Amerika Serikat telah "membagikan beberapa informasi yang berkaitan dengan keterkaitan antara penjahat terorganisir, penyelundup senjata, teroris, dan orang lain."

"Kami juga telah menunjukkan bahwa India menganggap serius masukan semacam itu karena mereka berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional kami," demikian pernyataan tersebut, menambahkan bahwa "Komite Pemeriksaan tingkat tinggi" dibentuk pada 18 November "untuk menyelidiki semua aspek yang relevan dari masalah ini." (AFP/Z-3)