Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyerukan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding (appellate body) dan penyelesaian sengketa.
Hal itu disampaikan Mendag dalam Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting/AMM) di San Fransisco, AS, melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/11).
Baca juga: Hasil KTT APEC: Sepakat Percepat Pembangunan Ketahanan Iklim
Menurut dia, reformasi WTO perlu terus didorong untuk memastikan keberhasilan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO Juni 2022 di Jenewa, Swiss.
"Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mereformasi WTO, khususnya memulihkan fungsi appellate body dan penyelesaian sengketa. Saya yakin jawaban dari tantangan yang kita hadapi saat ini adalah sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan inklusif," ujar Zulkifli.
Selain reformasi WTO, Mendag juga menekankan pentingnya penyelesaian perundingan di WTO yang meliputi pembahasan yang berimbang atas isu pertanian dan public stock holding (PSH), subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, dan niaga elektronik (e-commerce).
Baca juga: Presiden Gelar Pertemuan dengan Vale di Sela-sela KTT APEC
Mendag mengingatkan bahwa APEC memikul tanggung jawab untuk mengatasi isu lingkungan.
"APEC harus menangani permasalahan lingkungan secara adil dan inklusif. Kita perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak menjadi instrumen proteksionisme yang terselubung dalam bentuk kepedulian lingkungan," katanya.
Indonesia juga sepakat dengan ekonomi APEC bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang merata adalah memastikan keuntungan perdagangan dan investasi dapat dirasakan seluruh kalangan.
Mendag menyampaikan Indonesia memandang penting perdagangan dan investasi inklusif yang manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh kalangan.
Lebih lanjut, Indonesia terus mengupayakan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar internasional, memfasilitasi akses terhadap keuangan, dan mendorong UMKM yang dipimpin perempuan dengan sektor bernilai tambah.
Baca juga: AALCO Indonesia Dorong Reformasi Perdagangan Internasional yang Pro-Negara Berkembang
Mendag juga menyuarakan pandangan Indonesia tentang situasi di Gaza yang kian memburuk. Ia mengatakan, pembangunan berkelanjutan dan inklusif tidaklah terlepas dari elemen kemanusiaan di belahan dunia manapun.
"Indonesia menaruh perhatian tertinggi atas memburuknya situasi di Gaza dan mengutuk keras tindakan militer terhadap masyarakat dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan," ucap Mendag.
Pertemuan Tingkat Menteri APEC 2023 mendiskusikan di antaranya langkah-langkah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang inklusif untuk memberikan manfaat dan mendorong masa depan yang adil dan merata di kawasan Asia Pasifik.
Dalam kaitan tersebut, dibahas San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment
Policy yang merangkum prinsip-prinsip untuk meningkatkan upaya APEC dalam menyusun kebijakan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan inklusif. (RO/S-2)
Kepala WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, mengimbau mitra perdagangan AS untuk tetap tenang jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih dan menerapkan tarif impor baru.
Pemerintah perlu memiliki tim hukum yang andal untuk menangani persoalan gugatan yang diajukan Uni Eropa di Dispute Settlement Body terkait larangan ekspor bijih nikel.
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia ialah bentuk kehadiran negara untuk menjamin integritas kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
ARUNA diundang oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Kemendag, untuk turut menuangkan pikiran di sebuah workshop bertajuk “Fisheries Subsidy and Trade
Memanasnya tensi geopolitik Iran dengan Israel diyakini hanya memberi dampak minor terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia.
Pemerintah perlu lebih aktif menyelesaikan persoalan seperti manajemen bibit kopi untuk para petani dan lainnya dengan melibatkan riset perkebunan yang kuat.
Dengan eksistensi yang semakin disegani, Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tidak bnisa diabaikan untuk turut menavigasi perekonomian dunia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tak melakukan boikot terhadap produk apapun yang berasal maupun terafiliasi dengan Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved