Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETIKA Dewan Keamanan PBB menemui jalan buntu mengenai perang antara Israel dan Hamas, Majelis Umum bersiap untuk melakukan pemungutan suara pada hari ini, Jumat (27/10), mengenai nasib resolusi gencatan senjata kemanusiaan.
Israel telah menolak rancangan resolusi yang diajukan Yordania atas nama 22 negara Arab, saat perang memasuki hari ke-21, sejak dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu.
Yordania ingin majelis tersebut melakukan pemungutan suara pada Jumat (28/10) pukul 15.00 waktu setempat (19.00 GMT), dan menyatakan bahwa situasi ini mendesak, meskipun sekitar 100 negara masih dijadwalkan untuk berbicara dalam debat yang dimulai Kamis (26/10) pagi.
Baca juga : PBB Peringatkan Lebih Banyak lagi Warga Gaza yang akan Tewas
Jadwal tersebut telah diterima oleh seluruh anggota majelis yang beranggotakan 193 orang, yang memutuskan untuk bertindak setelah Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang, gagal menyepakati empat rancangan resolusi dalam dua minggu.
Rancangan Yordania, yang memerlukan dukungan dua pertiga negara anggota yang hadir dan memberikan suara agar bisa disahkan, menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan. Sementara, versi sebelumnya menyerukan gencatan senjata segera.
Baca juga : Menlu Retno: Agresi Israel di Gaza adalah Kejahatan Kemanusiaan
Israel telah membombardir Gaza secara besar-besaran sejak kelompok bersenjata Hamas menyerbu perbatasan pada tanggal 7 Oktober, menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik lebih dari 220 lainnya, menurut para pejabat Israel.
Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dalam laporan terbarunya pada hari Jumat (27/10), mengatakan serangan Israel kini telah menewaskan 7.326 orang, sebagian besar warga sipil dan banyak dari mereka adalah anak-anak. Palestina menyebut apa yang dilakukan Israel adalah kejahatan perang karena pembantaian massal yang dilakukannya.
Draf yang ditulis oleh Yordania dan disponsori bersama oleh sekitar 40 negara lainnya sebagian besar berpusat pada situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza yang tertutup ketika Israel terus melakukan pemboman.
Dokumen tersebut mendesak penyediaan air, makanan, pasokan medis, bahan bakar dan listrik segera, serta akses tanpa hambatan bagi PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya yang berupaya membantu warga Palestina.
Rancangan resolusi PBB tersebut mengutuk semua tindakan kekerasan yang ditujukan terhadap warga sipil Palestina dan Israel, termasuk semua tindakan terorisme dan serangan tanpa pandang bulu, namun tidak menyebut nama Hamas.
Ketidakhadiran ini dikecam oleh Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan, yang mengatakan pada hari Kamis (26/10). "Satu-satunya tempat resolusi ini berada adalah di tong sampah sejarah," katanya pedas.
Kanada telah mengusulkan amandemen yang dengan tegas menolak dan mengutuk serangan teroris oleh Hamas pada 7 Oktober dan penyanderaan kelompok tersebut, serta menyerukan pembebasan tawanan segera dan tanpa syarat. (AFP/Z-4)
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Louis Braille menciptakan huruf braille untuk membantu membaca dan menulis bagi mereka yang tunanetra. Hari lahirnya kini diperingati sebagai Hari Braille Sedunia.
Amerika Serikat dan Israel menjadi dua dari negara yang menolak resolusi gencatan senjata di Gaza pada Majelis Umum PBB.
Perdana menteri Anthony Albanese, Justin Trudeau, dan Christopher Luxon memperingatkan Israel, warga sipil harus dilindungi dengan lebih baik
Majelis Umum PBB dengan suara meluap meloloskan resolusi non-biding menuntut gencatan senjata di Gaza.
Keluarga dari sebagian besar sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas di Gaza kini menuntut penjelasan pemerintah segera tentang nasib para tawanan setelahnya
Indonesia mendesak Inggris memainkan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk terus mengawal isu Palestina
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Setelah DK PBB mendukung proposal gencatan senjata yang didukung AS di Gaza, fokus beralih ke kesediaan Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di bawah tekanan internasional.
Israel menyatakan akan melanjutkan operasi militernya di Gaza dan tidak akan terlibat dalam negosiasi yang dianggap tidak bermakna dengan Hamas.
Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menyatakan kesediaan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengajukan respons mereka kepada mediator Qatar dan Mesir.
PADA 10 Juni, draf Resolusi DK PBB yang disusun AS disetujui 14 dari 15 anggota DK PBB. Rusia mengambil sikap abstain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved