Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA untuk bisa melakukan evakuasi WNI dari Israel dan Palestina terus dilakukan, menyusul situasi yang makin tak kondusif pasca serangan militan Hamas. Namun, upaya evakuasi WNI saat ini masih belum bisa dilakukan, harus menunggu kedua negara gencatan senjata.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan proses evakuasi terhadap WNI di kedua negara itu hanya bisa dijalankan apabila adanya kesepakatan gencatan senjata atau jeda perang.
"Proses evakuasi mengedepankan keselamatan. Evakuasi menyeluruh hanya bisa dilakukan jika adanya gencatan senjata antara kedua pihak yang bertingkai," kata Judha dalam konferensi pers di Kemlu, Jakarta, pada Jumat (13/10).
Baca juga: Soal Evakuasi WNI dari Palestina, TNI Tunggu Perintah Presiden
Adapun sebaran WNI di negara tersebut, yakni 10 orang WNI di Jalur Gaza, 39 orang di Tepi Barat dan 94 orang di Sapir.
"Update terakhir ada 133 WNI di Wilayah Tepi Barat dan sekitarnya, dan hanya 4 WNI yang menyatakan ingin dievakuasi serta 3 WNI telah melakukan evakuasi mandiri ke negara ketiga," ujarnya
Judha menambahkan gencatan senjata sangat diperlukan untuk membuka koridor kemanusiaan, sehingga memungkinkan evakuasi warga sipil dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak konflik.
Baca juga: Mahasiswa Indonesia di Tel Aviv Pilih Bertahan
“Koridor kemanusiaan ini kan melibatkan dua pihak yang sedang bertikai. Koridor kemanusiaan tidak bisa dipaksakan dari pihak luar, tetapi perlu kesepakatan dari kedua pihak,” tuturnya.
Fokus di Jalur Gaza
Oleh karena itu, pihaknya berfokus untuk mengevakuasi 10 WNI di Jalur Gaza, sebab wilayah itu menjadi sasaran utama serangan udara militer Israel ke Palestina.
"Kita akan melakukan upaya evakuasi untuk menyelamatkan warga negara kita, terutama membawa mereka dari wilayah berbahaya ke wilayah yang anan," ujarnya.
Dia tak memungkiri bahwa situasi di wilayah tersebut semakin dipersulit karena Israel memblokade jaringan listrik dan pasokan air hingga menutup akses bagi suplai kebutuhan logistik.
"Satu hal yg perlu kita pastikan adalah keamanan jalur evakuasi. Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah konflik, jadi proses evakuasi WNI terutama dari Gaza hanya akan kita lakukan jika ada koridor kemanusiaan,” tegas Judha.
Dia menambahkan bahwa sampai saat ini Israel masih terus memborbardir wilayah Gaza. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menyerukan Israel dan Palestina untuk segera menghentikan pertempuran dan memungkinkan terbentuknya koridor kemanusiaan.
(Z-9)
Loyalis Mahmoud Abbas menang pemilu lokal Palestina, termasuk di Gaza. Partisipasi rendah, hasil dinilai langkah awal menuju persatuan politik nasional.
Dewan Perdamaian (BoP) mendesak Hamas serahkan senjata dan peta terowongan Gaza pekan ini sebagai bagian dari rencana perdamaian tahap kedua Donald Trump.
Komandan Hamas diculik di Gaza City, picu operasi pencarian. Di Tepi Barat, militer Israel tembak mati pemuda Palestina saat penggerebekan di Hebron.
Pejabat Hamas Bassem Naim kecam utusan Board of Peace, Nickolay Mladenov, karena syaratkan pelucutan senjata sebagai imbalan rekonstruksi Gaza dan penarikan pasukan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Studi The Lancet ungkap kematian di Gaza 35% lebih tinggi dari data resmi. Hingga Jan 2025, 75 ribu warga tewas akibat serangan Israel, mayoritas perempuan & anak-anak.
PBB menegaskan rencana Israel memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan ilegal. Suriah upayakan kesepakatan keamanan baru terkait penarikan pasukan.
Wilayah udara Turki saat ini ditutup bagi pejabat Israel dan pesawat yang membawa senjata.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebuntuan ini berpotensi memicu krisis pangan global.
Israel dilaporkan mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Emirat ArabĀ untuk melindungi infrastruktur kunci dari serangan rudal dan drone Iran di Teluk.
Ia juga mengkritik pelaksanaan dua putaran pembicaraan langsung antara Libanon dan Israel yang berlangsung di Washington beberapa hari lalu.
Militer Israel (IDF) melakukan investigasi atas laporan maraknya penjarahan rumah warga dan perusakan properti sipil oleh tentaranya di Libanon Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved