Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEORANG ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk melarang 20 alat penyiksaan zaman modern. Alat itu seperti tongkat berduri, gelang kejut listrik, dan tempat tidur berpagar.
"Mereka sama mengerikan dengan penyiksa abad pertengahan seperti jepitan dan jari-jemari," kata pelapor khusus mengenai penyiksaan Alice Edwards di PBB. "Mereka tidak memiliki tempat dalam penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia."
Dalam daftar alat penyiksaan yang disusun Edwards termasuk tongkat berduri yang benar-benar merobek kulit, cincin-engsel dan cincin-jari dengan tepian bergerigi, serta gelang kejut listrik yang dipakai terdakwa di pengadilan.
Baca juga : PBB: Krisis Iklim dan Pangan Picu Kelaparan serta Kerusuhan
"Alat penyiksaan lainnya termasuk tempat tidur berpagar sehingga orang benar-benar terbatasi di tempat-tempat tersebut," kata Edwards, setelah menyampaikan laporan tahunan tentang penyiksaan kepada pejabat PBB.
"Kita berbicara tentang kursi harimau dan kursi besi di mana orang tidak dapat bergerak dan dipertahankan dalam posisi stres selama berjam-jam ketika mereka sedang diinterogasi."
Alat seperti rantai geng, digunakan untuk mengikat individu satu sama lain, "sebenarnya adalah sisa-sisa perbudakan dan perhambaan, dan mereka benar-benar menciptakan citra yang mengerikan," tambah pelapor.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
Edwards juga menyoroti senjata gelombang milimeter yang digunakan untuk pengendalian kerumunan. Teknologi ini "dirancang untuk menghangatkan lapisan paling atas kulit di daerah yang ramai sehingga orang-orang akan menjauh karena rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi mereka tidak akan tahu dari mana datangnya rasa sakit," katanya.
Selain melarang segera alat penyiksaan tersebut, dia mendesak negara-negara untuk mencatat peralatan yang digunakan oleh polisi dan otoritas penjara mereka, dan menghancurkannya jika ditemukan.
Edwards juga menyerukan perjanjian internasional yang melarang perdagangan alat-alat tersebut, dengan mengatakan bahwa industri yang memproduksi dan mempromosikannya "mempunyai jaringan yang merambah seluruh dunia."
Baca juga : Rencana Sasaran Israel, Warga Palestina Bersiap Hadapi Evakuasi Rafah
Edwards mencatat peningkatan signifikan dalam laporan mengenai penyiksaan selama tahun terakhir, terutama sebagai bagian dari perang Rusia di Ukraina.
"Kunjungan negara terbaru saya ke Ukraina mengonfirmasi hal terburuk, bahwa pola ini menunjukkan penyiksaan adalah kebijakan negara Rusia," kata Edwards.
Penyiksaan juga telah terjadi di Haiti, Mali, Myanmar, Sudan, dan Yaman, tambahnya. (AFP/Z-3)
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
JURU bicara pemerintah Israel, David Mencer, melontarkan pernyataan yang meremehkan dan berbahaya terhadap komisaris jenderal UNRWA Philippe Lazzarini.
PELAPOR khusus PBB Francesca Albanese menegaskan bahwa komunitas internasional telah gagal untuk menghentikan kejahatan Israel sehingga memungkinkan mereka melakukan genosida.
EMPAT dari lima orang ingin negaranya meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Demikian laporan survei PBB yang dianggap sebagai survei terbesar mengenai isu tersebut.
ASIA World Model United Nations (AWMUN) akan kembali hadir dengan edisi ke-8 yang akan diselenggarakan di Bali pada 12-15 Juli 2024.
Uni Eropa menilai kelaparan telah digunakan sebagai senjata perang di Jalur Gaza. Kurangnya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza sebagai bencana buatan manusia.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved