Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya dibutuhkan US$3,03 miliar untuk menyediakan bantuan mendesak di Sudan yang dilanda konflik dan lebih dari satu juta orang diperkirakan akan mengungsi ke negara-negara tetangga tahun ini.
"Kebutuhan telah melonjak sejak konflik berdarah meletus di Sudan bulan lalu,” kata PBB.
"Saat ini, 25 juta orang, atau lebih dari setengah populasi Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan," kata Ramesh Rajasingham, kepala biro badan kemanusiaan PBB di Jenewa, kepada para wartawan.
Baca juga: Lelah Jadi Korban Perang, Pengungsi Antre untuk Hengkang dari Sudan
"Itu adalah angka tertinggi yang pernah kami lihat di negara ini,” tambahnya.
Pertempuran meletus pada 15 April antara panglima angkatan darat Abdel Fattah al-Burhan dan mantan wakilnya, Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin Pasukan Pendukung Cepat (RSF).
Baca juga: Pertempuran Sengit Berlanjut di Khartoum Sudan
Sekitar 1.000 orang telah terbunuh, di dalam dan di sekitar Khartoum dan negara bagian Darfur Barat yang porak-poranda. Lebih dari 5.000 orang terluka dan jutaan orang lainnya masih terkurung di rumah mereka, “Mereka tidak dapat mengakses layanan dasar dan perawatan kesehatan," sebut Rajasingham.
Ia juga menunjuk pada laporan-laporan yang mengkhawatirkan tentang meningkatnya kekerasan seksual, dan memperingatkan anak-anak sangat rentan dalam kekacauan yang sedang terjadi tersebut.
Pertempuran telah memperdalam krisis kemanusiaan di Sudan, dimana satu dari tiga orang telah bergantung pada bantuan sebelum perang. (AFP/Fer)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa
Maarif Institute merasa perlu ada langkah untuk menyebarkan kembali pemikiran tokoh bangsa almarhum Ahmad Syafi’i Maarif, yakni soal keislaman progresif dan mencerahkan.
Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap program kemanusiaan yang dicanangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Gaza, Palestina.
Baznas memberikan apresiasi kepada Ivan Gunawan sebagai publik figur yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Hal ini terlihat dari pengiriman bantuan dari Ivan Gunawan kepada Palestina
Sila Kedua Pancasila ini mencakup keadilan, kemanusiaan, kesadaran, hak asasi manusia, dan tenggang rasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved