Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERSERIKATAN Bangsa-bangsa (PBB) menilai tidak terdapat tanda-tanda kesepakatan gencatan senjata dari pihak-pihak yang bertikai di Sudan. Padahal kedua pihak yang berperang, militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sebelumnya menyepakati gencatan senjata 72 jam sejak Selasa (25/4).
Namun, bentrokan, ledakan, dan pengeboman terus terjadi di sejumlah kota termasuk ibu kota Sudan, Khartoum. Utusan PBB untuk Sudan Volker Perthes mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York City pada Selasa (25/4) bahwa kedua belah pihak terobsesi mendapatkan kemenangan.
“Belum ada tanda tegas bahwa keduanya siap untuk bernegosiasi secara serius, yang menunjukkan bahwa keduanya berpikir bahwa mengamankan kemenangan militer atas yang lain adalah mungkin,” kata Perthes.
Gencatan senjata mulai berlaku pada Selasa dan Perthes mengatakan bahwa kesepakatan itu hanya bertahan di beberapa tempat. Tetapi secara umum pertempuran terus berlanjut di wilayah strategis.
Baca juga:
> WHO: Konflik di Sudan Renggut 459 Nyawa
> Umat Muslim di Sudan Lebaran di Tengah Perang
“Kami juga mendengar laporan lanjutan tentang pertempuran dan pergerakan pasukan,” katanya.
Perthes juga mengecam pengabaian terhadap hukum dan norma perang di antara para pihak yang telah mengubah Khartoum menjadi zona perang sejak pertempuran pecah pada Sabtu (15/4). “Kedua pihak yang bertikai telah bertempur dengan mengabaikan hukum dan norma perang, menyerang daerah padat penduduk, dengan sedikit perhatian terhadap warga sipil, rumah sakit, atau bahkan kendaraan untuk memindahkan yang terluka dan sakit,” katanya.
Pertempuran itu, kata Perthes, telah menciptakan bencana kemanusiaan dengan warga sipil yang menanggung bebannya. Daerah pemukiman di Khartoum telah berubah menjadi medan perang di mana tembakan senjata dan tank, serangan udara dan tembakan artileri telah menewaskan sedikitnya 459 orang, melukai lebih dari 4.000 orang, memutus aliran listrik dan air serta membatasi distribusi makanan di negara yang sepertiga dari 46 juta penduduknya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan kekerasan dan kekacauan di Sudan sebagai bencana yang memilukan. “Sudan berbatasan dengan tujuh negara, yang semuanya terlibat dalam konflik atau mengalami kerusuhan sipil yang serius selama dekade terakhir,” katanya.
Perebutan kekuasaan di Sudan tidak hanya membahayakan masa depan negara itu. Perang di Sudan bisa melintasi perbatasan, menyebabkan penderitaan luar biasa selama bertahun-tahun, dan membuat pembangunan mundur beberapa dekade.
Baca juga:
> 30 Warga Spanyol Dievakuasi dari Sudan
> WNI di Sudan Diminta Siaga Dievakuasi
Terlepas dari gencatan senjata, pertempuran terdengar pada Selasa malam dengan tembakan dan ledakan dilaporkan setelah malam tiba di Omdurman, kota saudara Khartoum di seberang Sungai Nil, tempat tentara menggunakan drone untuk menargetkan posisi RSF.
Tentara juga menggunakan pesawat tak berawak untuk mencoba mengusir RSF dari kilang bahan bakar di Bahri, kota ketiga di pertemuan Sungai Nil Biru dan Sungai Nil.
“Sekretaris Jenderal PBB sekali lagi memperingatkan bahwa ini dapat menyebar ke luar perbatasan Sudan, memperjelas bahwa ada tujuh negara yang berbatasan dengan Sudan, semuanya dalam beberapa tahun terakhir mengalami kerusuhan atau konflik,” kata Bays.
Pihaknya juga mendengar bahwa di Darfur ada suku dan kelompok bersenjata yang mengangkat senjata dan kekhawatiran nyata yang dapat menyedot beberapa negara dari seluruh kawasan. Sudah ada krisis kemanusiaan di negara itu sebelum pertempuran saat ini.
"Situasinya jauh lebih buruk sekarang di tengah gencatan senjata yang rapuh. Kata di lapangan tentang gencatan senjata saat ini adalah sangat, sangat tidak merata, sporadis, dan hanya bertahan sebagian,” tambahnya. (Aljazeera/Z-6)
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk perang di Gaza.
Pigai selain menemui anak-anak korban perang juga bertemu dengan otoritas Ukraina seperti Ombudsman Anak dan Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Pemimpin-pemimpin G7 mengeluarkan peringatan keras terhadap Tiongkok, menuding dukungan terhadap industri pertahanan Rusia memungkinkan Moskow melanjutkan perang di Ukraina.
Ukraina menolak usulan perdamaian Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa jam setelah ditawarkan, dengan alasan tidak ada 'usulan perdamaian' baru dari Moskow.
Vladimir Putin telah menuntut agar Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah, menarik pasukan lebih jauh ke dalam negaranya sendir.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved