Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa ASEAN akan kembali memulai proses negosiasi agar negara-negara dengan kepemilikan senjata nuklir dapat segera menandatangani protokol perjanjian Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Nuklir (SEANWFZ Treaty).
“Di bawah pilar ASEAN Matters, beberapa isu juga masih terus menjadi prioritas dan sedang dibahas terus menerus, di antaranya penandatanganan Protokol SEANWFZ oleh negara-negara nuklir (NWS) yang prosesnya terhenti pada 2012,” ujar Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/4).
Perjanjian Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Nuklir atau dikenal sebagai Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1995 oleh seluruh negara anggota ASEAN.
Baca juga : Asia Tenggara Harus Tetap Bebas Senjata Nuklir
Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang menandatangani traktat tersebut tidak dapat "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir", "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun", atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir."
Protokol untuk perjanjian itu dikeluarkan untuk lima negara dengan senjata nuklir, yakni Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris, dan AS.
Dari lima negara tersebut, Tiongkok menjadi satu-satunya yang telah menyatakan kesiapan untuk menandatangani Protokol SEANWFZ Treaty.
Baca juga : PBB Bertekad Kembangkan Kerja Sama Indonesia dan ASEAN
Dalam KTT dengan para pemimpin ASEAN pada 21 November 2021, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan bahwa Beijing mendukung upaya-upaya ASEAN untuk membangun zona bebas senjata nuklir, dan siap untuk menandatangani Protokol Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara secepat mungkin.
Komitmen tersebut kembali disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal ASEAN Kim Kao Hourn di Beijing pada 27 Maret lalu.
Menlu Qin menyampaikan bahwa Tiongkok bersedia untuk menjadi pelopor dalam penandatanganan Protokol Perjanjian SEANWFZ, dan bekerja sama dengan ASEAN untuk mengadvokasi solidaritas dan kerja sama yang saling menguntungkan, bersama-sama menjaga keamanan dan stabilitas regional, kata Qin sebagaimana dikutip dari harian China Global Times.
Baca juga : Jadwal, Tema, KTT ASEAN 2023 dan Kegiatan Delegasi Selama di Jakarta
Sebelumnya, dalam pertemuan di Phnom Penh pada 2 Agustus 2022, para Menlu ASEAN sebagai Komisi SEANWFZ telah menyepakati untuk memperpanjang Rencana Aksi (Plan of Action) implementasi SEANWFZ Treaty untuk periode 2023-2027.
Rencana Aksi itu memperkuat komitmen kawasan untuk sepenuhnya terbebas dari senjata nuklir serta upaya penggunaan energi nuklir.
Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 berkomitmen untuk memfasilitasi negosiasi tersebut guna mencari solusi bersama. (Ant/Z-4)
PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan.
Indonesia harus lebih serius memanfaatkan peluang kerja sama dengan Australia
Selain transformasi digital, isu geopolitik turut dibahas Jokowi di KTT ASEAN-Australia.
Paguyuban Baduy turut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Melbourne, Australia, Senin (4/3), untuk menghadiri KTT ASEAN-Australia.
PM Selandia Baru Christopher Luxon menghadiri KTT ASEAN-Australia di Melbourne dengan menggunakan pesawat komersil, Selasa (5/3), karena pesawa kenegaraan mengalami gangguan teknis.
Presiden Jokowi menekankan penguatan dekarbonisasi melalui pendanaan yang inklusif
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan 50 negara di Eropa membutuhkan perlindungan dari senjata nuklir secara mandiri.
Bulan lalu ia memperingatkan negara-negara Barat bahwa ada risiko nyata terjadinya bencana nuklir jika mereka ikut campur pada konflik di Ukraina.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan negara-negara Barat untuk tidak mengirimkan pasukan ke Ukraina, mengatakan konsekuensinya akan tragis.
Menlu Retno Marsudi mendorong dunia untuk bersama-sama mendesak pemilik senjata nuklir mengikuti protokol pelucutan.
Badan pengawas nuklir PBB, IAEA, mengungkapkan kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kemampuan Iran dalam membangun senjata nuklir.
Tiongkok belum berencana untuk menghentikan larangan impor produk hasil laut dari Jepang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved