Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden belum memutuskan untuk memangkas kebijakan perang tarif bea masuk barang asal Tiongkok.
Kebijakan yang dibuat pada masa Presiden Donald Trump tidak memberikan manfaat untuk perekonomian.
"Pemerintah meyakini tarif yang dikenakan selama perang dagang di bawah mantan presiden Donald Trump tidak berfungsi, tetapi Biden belum memutuskan langkah selanjutnya," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby.
Menurut Kirby, Presiden Biden berupaya memperbaiki hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Termasuk akan meninjau ulang semua kebijakan yang telah dibuat di era Trump.
Baca juga: Rusia Batasi Suplai Gas ke Negara Pendukung Ukraina, Eropa Terancam Resesi
"Dia (Biden) menginginkan peninjauan tarif yang ada untuk memastikan bahwa tarif itu selaras dengan prioritas ekonomi strategis kami, bahwa tarif itu adalah kepentingan nasional terbaik kami, dan sejujurnya, kepentingan terbaik rakyat Amerika, tetapi dia belum melakukannya. Biden belum membuat keputusan," papar Kirby.
Ia mengatakan Biden telah membuat tim khusus untuk mengevaluasi kebijakan tarif bea masuk barang asal Tiongkok.
"Dia (Biden) sedang mengerjakan ini dengan timnya. Biden tidak senang dengan tarif yang mengenakan bea 25% pada miliaran dolar impor Tiongkok sebagai pembalasan atas praktik perdagangan Beijing yang tidak adil," jelasnya.
"Kami percaya bahwa tarif yang diberlakukan oleh pendahulunya dirancang dengan buruk. Kami percaya bahwa tarif itu telah meningkatkan biaya untuk keluarga Amerika dan usaha kecil, serta peternak," ucapnya.
"Dan itu, Anda tahu, tanpa benar-benar mengatasi beberapa praktik perdagangan Tiongkok yang berbahaya," kata Kirby.
Biden akan menggelar pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui sambungan telepon minggu ini. Namun belum ada jadwal pasti mengenai waktunya.
Pembicaraan ini akan menjadi yang kelima kalinya antara Xi dan Biden sejak 2021. Agenda ini menunjukkan hubungan AS Tiongkok sebagai salah satu hubungan bilateral paling penting di dunia.
Kirby mengatakan Biden dan Xi akan membahas banyak isu.
"Semuanya mulai dari ketegangan di Taiwan, hingga perang di Ukraina, serta bagaimana kita mengelola persaingan dengan lebih baik di antara kita. dua negara, tentu dalam bidang ekonomi," jelasnya. (AFP/Cah/OL-09)
Indonesia mempunyai hubungan sejarah yang panjang dengan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Ini Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
SAAT ini kompetisi di industri perdagangan berjangka semakin ketat.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis ditutup melemah, dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed.
PRESIDEN Joko Widodo dalam pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menyampaikan menyampaikan 4 hal terkait hubungan
ENHAIIER Corporation akan menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk Medical and Wellness World Tourism Expo 2024 pada 15-17 November 2024 di Jakarta International Convention Center.
PENURUNAN ekspor maupun impor yang terjadi di Juni 2024 secara month to month (mtm) merupakan catatan penting bagi sektor perdagangan Indonesia.
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved