Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERDANA Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, Senin (20/6), koalisi pemerintahannya akan membubarkan parlemen minggu depan. Ini merupakan pengumuman mengejutkan. Ia akan memberikan kekuasaan kepada Menteri Luar Negeri Yair Lapid dalam beberapa hari dan menggelar pemilihan baru.
Bennett dan Lapid membentuk aliansi ideologis yang berbeda satu tahun lalu. Ada delapan partai bersatu untuk mengakhiri masa jabatan mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu.
Koalisi dari parptai politik yang agresif, sayap kiri, dan--untuk pertama kali dalam sejarah Israel--Islamis Arab, untuk sementara mengantar Israel keluar dari era kemacetan politik yang belum pernah terjadi. Namun setelah serangkaian pembelotan yang menempatkan koalisi di ambang kehancuran, Bennett mengatakan dia akan mendukung RUU untuk membubarkan parlemen pada minggu depan. Ini memicu pemilihan kelima dalam waktu kurang dari empat tahun tanpa jaminan pemerintahan baru yang layak.
Baca juga: Delegasi Perdagangan Mesir Lakukan Kunjungan Langka ke Israel
Bennett mengatakan bahwa Lapid, seorang sentris, akan mengambil alih sebagai perdana menteri dari pemerintahan sementara sejalan dengan kesepakatan pembagian kekuasaan tahun lalu. "Kami membuat keputusan yang tepat untuk Israel," katanya.
Langkah itu berarti Lapid sekarang siap untuk menjamu Presiden AS Joe Biden yang akan mengunjungi Israel pada Juli.
Lapid berterima kasih kepada Bennett karena menempatkan negara di atas kepentingan pribadinya, tetapi mengatakan ketidakmampuan koalisi untuk bertahan menunjukkan bahwa Israel membutuhkan perubahan serius. (AFP/OL-14)
Yair Lapid, pemimpin oposisi Israel, mengkritik PM Benjamin Netanyahu karena tidak mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera Gaza selama pidato di Kongres AS.
Perpecahan dalam kabinet perang Israel terjadi akibat rencana pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza.
MANTAN PM Israel Yair Lapid bereaksi terhadap serangan mendadak Hamas terhadap Israel dari Gaza. Menurut dia konflik ini harus diselesaikan dengan membangun solusi untuk dua negara.
Perdana Mentri Israel, Yair Lapid menolak saran untuk menuntut seorang tentaranya yang menembak mati jurnalis Aljazeera Shireen Abu Akleh.
Republik Islam itu menuding Israel atas pembunuhan Kolonel Garda Revolusi Sayyad Khodai di rumahnya di Teheran pada 22 Mei.
Lapid mendesak negara-negara lain untuk mengikuti langkah Inggris yang mengumumkan pekan lalu bahwa mereka bermaksud melarang Hamas secara keseluruhan.
Sebagai menteri keuangan, Lapid menolak mobil dan sopir yang ditawarkan negara.
Otoritas Palestina menyebut pembunuhan Abu Aqleh sebagai eksekusi dan bagian dari upaya Israel untuk mengaburkan kebenaran tentang penjajahannya di Tepi Barat.
Amerika Serikat telah mengatakan pekan lalu bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan untuk memulihkan kesepakatan itu.
Pada Jumat, Bennett telah meminta AS untuk tidak menghapus Pengawal Revolusi Iran dari daftar hitam organisasi teroris asing sebagai bagian dari kesepakatan baru.
Blinken memberi tahu Bennett tentang yang terjadi dalam pembicaraan sejak dimulainya kembali pada Senin setelah jeda lima bulan.
Pesan-pesan yang berisi seruan untuk perdamaian dan keamanan di kawasan itu sangat kontras dengan yang datang dari penentang Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved