Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) dan sekutu negara Barat meningkatkan upaya evakuasi terhadap warga Afghanistan. Tepatnya, setelah Presiden AS Joe Biden menetapkan batas waktu 31 Agustus untuk menarik pasukan dari negara tersebut.
Lebih dari 70.000 orang, baik warga asing maupun warga Afghanistan, sudah diterbangkan keluar dari Kabul sejak 14 Agustus. Itu sekitar sehari sebelum Taliban menyerbu Kabul, Ibu Kota Afghanistan.
“Semakin cepat kita bisa menyelesaikannya, semakin baik, setiap hari operasi membawa risiko tambahan bagi pasukan kita,” pugkas Biden, Selasa (24/8).
"Saat ini kami sedang dalam proses untuk menyelesaikan (evakuasi) pada 31 Agustus,” imbuhnya.
Baca juga: G7 Tuntut Taliban Jamin Perjalanan Aman dari Kabul setelah 31 Agustus
Banyak warga Afghanistan takut akan terulangnya rezim brutal Taliban selama 5 tahun, yang berhasil digulingkan pada 2001. Serta, pembalasan kejam dari Taliban karena bekerja dengan militer asing, misi Barat dan pemerintahan yang didukung AS.
Dilaporkan, bandara di Kabul masih dalam situasi mencekam, ketika pasukan pimpinan AS mencoba untuk mempertahankan batas aman untuk penerbangan evakuasi. Apalagi, banyak warga Afghanistan yang tiba di bandara dengan putus asa.
Beberapa memiliki paspor asing, visa atau kelayakan untuk bepergian, namun kebanyakan tidak memiliki dokumen pelengkap. Taliban dituduh memblokir atau memperlambat akses bagi warga yang berusaha mencapai bandara. Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantah kelompok militan.
Biden menyebut Taliban mengambil langkah untuk membantu, namun ada juga risiko akut dan berkembang dari serangan cabang regional kelompok jihad Negara Islam itu. Direktur CIA William Burns terbang ke Kabul untuk pertemuan rahasia dengan pemimpin tinggi Taliban Abdul Ghani Baradar.
Baca juga: Taliban Berkuasa di Afghanistan, RI Dorong Pemerintahan Inklusif
Media AS melaporkan itu menjadi pertemuan tingkat tinggi sejauh ini antara pemerintah AS dan penguasa baru Afghanistan. The New York Times menyebut CIA tidak berada di sana untuk merundingkan perpanjangan tenggat waktu penarikan. Namun, pembicaraan umum tentang operasi evakuasi dan ancaman teroris.
Walaupun situasi mengerikan menghantui bandara di Kabul, Taliban telah mengesampingkan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan asing. Serta, menggambarkannya sebagai "garis merah".
"Mereka punya pesawat, mereka punya bandara, mereka harus mengeluarkan warga dan kontraktor mereka dari sini," pungkas juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.(France24/OL-11)
Militer AS melalui USS Rafael Peralta mencegat kapal tanker M/T Stream menuju Iran. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat di tengah kebuntuan diplomasi.
Pemerintahan Trump mengusulkan Visa Kartu Emas US$5 juta dan tarif untuk tekan utang AS senilai US$39 triliun. Simak analisis kelayakan dan dampaknya.
PERANG AS-Israel melawan Iran telah membuka aib rezim Donald Trump yang sesungguhnya.
Gedung Putih telah menyetujui setiap pertemuan antara Raja Charles III dan Trump akan berlangsung tanpa kamera, demikian dilaporkan surat kabar tersebut pada Senin (27/4).
Pertemuan mungkin masih berlangsung, serta menegaskan proposal tersebut sedang dibahas. Meski demikian, Leavitt menolak berspekulasi lebih jauh.
Presiden AS Donald Trump merespons insiden penyerangan di Washington Hilton. Ia membantah isi manifesto pelaku dan meminta acara segera dijadwalkan ulang.
15 warga sipil tewas dalam baku tembak di Kembru Papua. Menteri HAM Natalius Pigai ambil alih investigasi dan desak pelaku segera diungkap.
Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus tidak dapat dipisahkan dari peran institusi TNI.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved