Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AMERIKA Serikat (AS) dan sekutu negara Barat meningkatkan upaya evakuasi terhadap warga Afghanistan. Tepatnya, setelah Presiden AS Joe Biden menetapkan batas waktu 31 Agustus untuk menarik pasukan dari negara tersebut.
Lebih dari 70.000 orang, baik warga asing maupun warga Afghanistan, sudah diterbangkan keluar dari Kabul sejak 14 Agustus. Itu sekitar sehari sebelum Taliban menyerbu Kabul, Ibu Kota Afghanistan.
“Semakin cepat kita bisa menyelesaikannya, semakin baik, setiap hari operasi membawa risiko tambahan bagi pasukan kita,” pugkas Biden, Selasa (24/8).
"Saat ini kami sedang dalam proses untuk menyelesaikan (evakuasi) pada 31 Agustus,” imbuhnya.
Baca juga: G7 Tuntut Taliban Jamin Perjalanan Aman dari Kabul setelah 31 Agustus
Banyak warga Afghanistan takut akan terulangnya rezim brutal Taliban selama 5 tahun, yang berhasil digulingkan pada 2001. Serta, pembalasan kejam dari Taliban karena bekerja dengan militer asing, misi Barat dan pemerintahan yang didukung AS.
Dilaporkan, bandara di Kabul masih dalam situasi mencekam, ketika pasukan pimpinan AS mencoba untuk mempertahankan batas aman untuk penerbangan evakuasi. Apalagi, banyak warga Afghanistan yang tiba di bandara dengan putus asa.
Beberapa memiliki paspor asing, visa atau kelayakan untuk bepergian, namun kebanyakan tidak memiliki dokumen pelengkap. Taliban dituduh memblokir atau memperlambat akses bagi warga yang berusaha mencapai bandara. Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantah kelompok militan.
Biden menyebut Taliban mengambil langkah untuk membantu, namun ada juga risiko akut dan berkembang dari serangan cabang regional kelompok jihad Negara Islam itu. Direktur CIA William Burns terbang ke Kabul untuk pertemuan rahasia dengan pemimpin tinggi Taliban Abdul Ghani Baradar.
Baca juga: Taliban Berkuasa di Afghanistan, RI Dorong Pemerintahan Inklusif
Media AS melaporkan itu menjadi pertemuan tingkat tinggi sejauh ini antara pemerintah AS dan penguasa baru Afghanistan. The New York Times menyebut CIA tidak berada di sana untuk merundingkan perpanjangan tenggat waktu penarikan. Namun, pembicaraan umum tentang operasi evakuasi dan ancaman teroris.
Walaupun situasi mengerikan menghantui bandara di Kabul, Taliban telah mengesampingkan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan asing. Serta, menggambarkannya sebagai "garis merah".
"Mereka punya pesawat, mereka punya bandara, mereka harus mengeluarkan warga dan kontraktor mereka dari sini," pungkas juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.(France24/OL-11)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved