Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SERIKAT buruh terbesar di Myanmar mulai melakukan aksi mogok besar-besaran. Langkah terbaru ini sebagai bentuk protes terhadap pemimpin militer agar mundur, setelah merebut kekuasaan dalam kudeta bulan lalu.
Setidaknya 18 organisasi buruh yang mewakili industri, termasuk konstruksi, pertanian dan manufaktur, mendesak pekerja untuk tidak beraktivitas pada Senin (8/3) ini. Gerakan itu diharapkan segera membalikkan kudeta militer dan mengembalikan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
"Ini waktunya untuk mengambil tindakan yang membela demokrasi kita sekarang," bunyi pernyataan serikat pekerja.
Baca juga: Pakar PBB Desak Embargo Senjata kepada Militer Myanmar
“Tidak ada yang bisa memaksa warga Myanmar untuk bekerja. Kami bukan budak junta militer. Kami tidak akan pernah menjadi budak," lanjut pernyataan tersebut.
Aksi mogok nasional akan berlanjut sampai demokrasi kembali. Sebelumya, sejumlah saksi melaporkan adanya suara tembakan dan granat di berbagai wilayah Yangon pada Minggu (7/3) malam.
Tentara juga dikerahkan ke sejumlah gedung umum di penjuru negeri. Tindakan itu memicu konfrontasi dengan pengunjuk rasa. Media pemerintah melaporkan bahwa pasukan keamanan sudah berjaga di rumah sakit dan kampus. Itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum militer.
Baca juga: Houthi Tembakkan Rudal dan Drone ke Fasilitas Minyak Saudi
Dalam beberapa pekan terakhir, muncul protes berskala besar yang menolak pemerintahan militer. Petugas keamanan pun menembakkan granat setrum dan gas air mata untuk membubarkan demonstran di sejumlah wilayah. Berdasarkan pantauan PBB, setidaknya 50 orang tewas sejak aksi protes dimulai.
Menandai Hari Perempuan Internasional, pegiat hak perempuan menyerukan gerakan Htamein untuk memobilisasi kekuatan yang melawan junta militer.(Aljazeera/OL-11)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Setelah sebulan ditutup, Niger kembali membuka wilayah udaranya untuk penerbangan komersial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved