Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KELOMPOK negara-negara kaya atau G7 menjanjikan dana bantuan sebesar US$7,5 miliar untuk mempercepat distribusi vaksin covid-19 di sejumlah negara miskin
Negara anggota G7 diperkirakan telah membeli sekitar 1,5 miliar dosis vaksin, atau lebih banyak dari kebutuhan penduduk mereka. Namun, setiap perkiraan bergantung pada berbagai variabel.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang memimpin KTT G7, sebelumnya menyebut negaranya siap memberikan sebagian besar surplus vaksin kepada sistem COVAX, yang dipimpin PBB untuk mendistribusikan vaksin ke sejumlah negara miskin.
Baca juga: Prancis Desak Eropa dan AS Sisihkan 5% Vaksin untuk Negara Miskin
Adapun Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak negara barat untuk menargetkan 6,5 juta pekerja kesehatan di wilayah Afrika, yang membutuhkan 13 juta dosis vaksin.
“Jumlah itu mencapai 3,4% dari pasokan yang ada di Eropa dan harus segera dikirim. Apabil Barat tidak bertindak cepat, negara-negara Afrika akan terpaksa beralih ke Rusia, Tiongkok dan perusahaan farmasi,” pungkas Macron.
Pemerintahan Joe Biden menjanjikan US$4 miliar bersyarat untuk COVAX. Uni Eropa juga menjanjikan bantuan sebesar US$140 juta dalam bentuk barang ke Afrika untuk proses vaksinasi.
Baca juga: WHO Minta Semua Negara Sabar Tunggu Pasokan Vaksin Covid-19
Jerman secara terpisah memberikan bantuan tambahan US$1,8 miliar, yang meningkatkan kontribusi sebelumnya sebesar US$800 juta. Sementara itu, Inggris telah menyumbang US$766 juta untuk COVAX
Dalam pernyataan bersama, kelompok G7 secara kolektif telah memberikan US$7,5 miliar untuk skema tersebut. Kanselir Jerman,Angela Merkel mengatakan kepada wartawan setelah KTT bahwa, “Kami juga memiliki kewajiban terhadap warga negara kami sendiri. Harus ada keseimbangan."
Merkel bersumpah bahwa tidak ada satu pun janji vaksinasi Jerman yang akan terpengaruh upaya untuk meningkatkan dorongan global. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa 75% vaksin telah dimonopoli 10 negara. Lebih dari 100 negara belum menerima satu dosis vaksin pun.(Guardian/OL-11)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved