Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERDANA Menteri Australia, Scott Morrison, kemarin mengatakan bahwa negaranya berada di bawah serangan siber yang luas dari ‘aktor berbasis negara’ yang menargetkan situs pemerintah, layanan publik, dan bisnis.
Dalam konferensi pers, Morrison pun memperingatkan warga Australia mengenai risiko khusus dan peningkatan frekuensi serangan.
“Kegiatan ini menargetkan organisasi Australia di berbagai sektor, termasuk semua tingkat pemerintahan, industri, organisasi politik, pendidikan, kesehatan, penyedia layanan penting, dan operator infrastruktur penting lainnya,” katanya.
Terkait serangan siber tersebut, Morrison menyalahkan ‘aktor siber canggih berbasis negara’. Namun, ia menolak menyebutkan siapa pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Ia hanya mengatakan bahwaserangan itu hanya bisa dilakukan oleh salah satu dari beberapa negara. Morrison mengatakan bahwa dia telah memberi tahu pemimpin oposisi dan pemimpin negara bagian tentang serangan siber.
Dia tidak menguraikan jenis serangan apa yang telah terjadi, tetapi mengatakan banyak dari serangan itu tidak berhasil. “Itu bukan risiko baru, tetapi risiko khusus,” katanya yang mendesak perusahaan dan lembaga Australia untuk melindungi diri mereka sendiri.
“Kami mendorong organisasi, ter utama yang berada di bidang kesehatan, infrastruktur dan layanan penting untuk mengikuti saran ahli dan menerapkan pertahanan teknis,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds mengatakan tidak ada petunjuk terjadinya pembobolan data pribadi berskala besar akibat serangan siber. Australia ialah bagian dari jaringan berbagi intelijen Five Eyes bersama dengan Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, yang memberi negara itu akses ke kemampuan yang canggih, tetapi juga menjadikannya target bagi musuh.
Perang siber
Tiongkok, Iran, Israel, Korea Utara, Rusia, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa diketahui telah mengembangkan kemampuan perang siber mereka.
Namun, kecurigaan soal serangan terhadap Australia kini tertuju pada Tiongkok, terutama karena negara itu baru-baru ini menjatuhkan sanksi perdagangan pada produk-produk Australia di tengah meningkatnya perselisihan tentang pengaruh Tiongkok.
Australia baru-baru ini memang telah membuat marah Tiongkok, salah satunya, karena Australia menyerukan penyelidikan tentang asal-usul pandemi virus korona yang melanda dunia.
Tiongkok pun telah membalas dengan memperingatkan para pelajar dan wisatawannya agar tidak pergi ke Australia. Beijing juga mengancam akan memberikan lebih banyak sanksi. Negara itu juga telah menjatuhkan hukuman mati pada seorang warga negara Australia karena perdagangan narkoba.
Namun, Australia juga terus berusaha melawan apa yang disebutnya sebagai pemaksaan ekonomi oleh Tiongkok, kampanye merebut pengaruh secara diam-diam dan penggunaan perusahaan teknologi Tiongkok sebagai sarana mata-mata. (AFP/Ant/X-11)
DI era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved