Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENANGANAN bencana pascagempa magnitudo 5,6 yang melanda Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 lalu masih dilakukan oleh semua unsur dari pusat maupun daerah. Hingga saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian dan lembaga lainnya tetap berjibaku bahu-membahu membangun kembali permukiman warga terdampak gempa.
Untuk mempermudah koordinasi dan mendapatkan informasi secara aktual, Kepala BNPB Suharyanto mengadakan rapat di Kantor Bupati Cianjur pada 6 Oktober 2023 lalu. Pada rapat ini Suharyanto mengungkap, belakangan banyak terjadi bencana di Indonesia namun BNPB tetap memperhatikan penanganan bencana di Cianjur.
Baca juga: BNPB Sebut Kekeringan Masih Akan Terjadi Pada Awal Oktober, Waspada Karhutla
“Setiap hari ada laporan di HP saya, pasti saya baca dan kalau saya berhalangan, Deputi terkait yang menyelesaikan," ungkap Suharyanto.
"Para Deputi BNPB rutin laksanakan pengendalian ini walaupun bencana-bencana tempat lain juga banyak, tapi ya ini harus tuntas,” lanjutnya.
Baca juga: Atasi Polusi Jakarta, BNPB Semprot 70.500 Liter Air Dari Pesawat
Suharyanto mengimbau agar semua unsur untuk mempercepat proses penanganan bencana, mengingat sudah lebih dari sembilan bulan bencana terjadi.
“Penanganan bencana di Cianjur per hari ini sudah lebih dari sembilan bulan, segera dipercepat segera aja laksanakan,” ujar Suharyanto.
Jika masih ada masyarakat yang alami kerusakan rumah kategori berat namun belum selesai pengerjaannya, diharapkan untuk mendata ulang dan memprioritaskan terlebih dahulu.
“Kalau yang rusak berat, tolong ini menjadi prioritas,” pungkasnya.
BNPB hingga 30 September 2023 telah mencairkan dana bantuan perbaikan rumah rusak tahap 1, 2 dan 3 kepada korban terdampak sebanyak 60.746 kepala keluarga dengan total dana mencapai Rp2 triliun. (Z-10)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Guna mengantisipasi dampak puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla di Jawa Tengah.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
BNPB mengungkapkan bahwa bencana paling mematikan tahun ini ialah tanah longsor. Hal itu terlihat dari jumlah korban meninggal dunia yang ditimbulkan
Di delapan kecamatan tersebut belum ditentukan jalur evakuasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah menyebabkan saluran air putus terbawa longsor. Akibatnya anyak warga sulit mendapat air bersih untuk memasak, mencuci, mandi dan lainnya.
BPJN sangat merespon bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Maluku, terutama di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved