Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
VIRUS nipah memang belum terdeteksi di Indonesia, namun Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar bersiaga. Pasalnya kasus virus nipah ini sudah terdeteksi di Kerala, India, dan menyebabkan dua orang meninggal dunia.
"Kemenkes harus meningkatkan deteksi dan surveilans agar data yang didapatkan akurat,” ungkap Netty dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (29/9).
Diketahui, penyakit virus nipah ini dapat menyebabkan komplikasi pada otak dan penyakit pernapasan dengan angka kematian 40 persen hingga 70 persen terhadap manusia yang terinfeksi. Gejala yang ditimbulkan antara lain demam, sakit kepala, muntah, ruam, kesulitan bernapas, kejang, dan kebingungan.
Baca juga: Surveilans di ASEAN dan Indonesia Cegah Masuk Virus Nipah di Tanah Air
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus nipah adalah virus zoonosis yang ditularkan dari hewan yaitu babi dan jenis kelelawar, ke manusia, tetapi dapat juga ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau langsung antar manusia. Belum ditemukan obat atau vaksin untuk virus ini.
Virus Nipah Merebak di Malaysia dan Singapura
“Indonesia juga memiliki kelelawar buah yang dapat membawa virus Nipah sebagaimana pernah terjadi dan meledak kasusnya di Malaysia dan Singapura,” tambah Netty.
Baca juga: Virus Nipah
Netty meminta agar pemerintah mengetatkan pengawasan di gerbang-gerbang kedatangan internasional. “Tingkatkan pengawasan terhadap orang-orang di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama bagi mereka yang berasal dari negara terjangkit virus Nipah,” tambah Netty.
Terakhir, Anggota DPR RI dari Dapil Cirebon-Indramayu itu meminta Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan yang prima untuk mengantisipasi kasus virus nipah.
“Dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan dan tempat tidur rumah sakit harus selalu tersedia jika sewaktu-waktu terjadi kasus virus Nipah di Indonesia. Jangan lagi ada cerita fasilitas kita kembali keteteran sebagaimana yang terjadi pada kasus Covid-19,” tandas Netty. (RO/S-4)
Virus Nipah diyakini mampu berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, karena penularan virus ini mampu menyebabkan terjadinya inflamasi otak (ensefasilitis) kepada korban tertular.
SURVEILANS atau pengamatan secara terus menerus dan sistematis terhadap suatu penyakit dalam hal ini penyebaran virus nipah dinilai menjadi salah satu langkah yang efektif untuk mencegah
KETUA Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menyebut bahwa virus nipah saat ini menjadi sebuah perhatian global
Kementerian Kesehatan terus mengimbau masyarakat di Indonesia untuk terus menjaga pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran virus nipah.
Manusia dapat terinfeksi jika mereka memiliki kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi atau cairan tubuhnya (seperti air liur atau urine).
DBD termasuk penyakit yang mengancam jiwa. Seseorang bisa mengalami DBD lebih dari sekali akibat infeksi virus dengue dan infeksi berikutnya berisiko lebih parah.
Adapun pengendalian infeksi di komunitas, dengan berbagai tingkatan strata, tidak kalah penting sebagai prioritas pemberdayaan kesehatan di masyarakat.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
Kasat Res Narkoba Polres Simalungun, AKP Irfan Rinaldi Pane, menekankan memperkuat koordinasi antar pihak terkait guna mengatasi penyalahgunaan Narkoba.
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved