Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, program Kemandirian Pesantren yang menjadi salah satu dari tujuh program prioritas Kementerian Agama tidak hanya bertujuan membangun ekonomi dan bisnis pesantren, melainkan juga mempertahankan ideologi serta independensi pesantren.
"Ada banyak pesantren yang mengalami kepayahan dalam memenuhi kebutuhan operasional sehingga tidak sedikit pesentren yang kemudian menggadaikan otoritasnya untuk mempertahankan operasional pesantren. Yang paling pendek itu ya di urusan politik dengan menggadaikan ideologi dan independensi pesantrennya hanya untuk sekadar mempertahankan operasional pesantren. Kita boleh menyangkal itu namun ada fakta pesantren seperti itu. Ini yang kemudian membuat saya dan kawan-kawan di Kemenag tergerak untuk melakukan sesuatu," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (23/9).
Yaqut mengatakan, para kyai dan gus pengasuh pesantren diharapkan dapat memberi masukan agar kemudian dapat diterjemahkan oleh tim Kemenag menjadi program.
Baca juga : Mantan Mendag Muhammad Lutfi Sambangi Pesantren Besar dan Ziarah Para Pendiri NU di Jawa Timur
Tim percepatan program Kemandirian Pesantren Kemenag terdiri dari Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama. yakni Abdul Rochman, Nuruzzaman, Wibowo Prasetyo, Hasanuddin Ali, dan Dianta.
Tim percepatan ini akan mengawal masukan-masukan dari pengasuh pesantren yang kemudian dijadikan program.
Baca juga : PKB tidak Merasa Digembosi
Yaqut menyatakan yang paling konkrit dari program ini adalah bisa dimanfaatkan oleh pesantren. Sehingga pesantren tidak lagi menggadaikan ideologinya dan independensi hanya untuk sekedar biaya operasional secara berkelanjutan.
"Saya tegaskan tidak ada tendensi politik dalam program Kemandirian Pesantren ini meskipun terus bergulir di tahun terakhir kepemimpinan saya sebagai Menteri Agama. Tahun ini kita sudah siapkan program digitalisasi untuk pesantren. Tujuan lainnya dari pertemuan ini adalah memperluas jejaring antar pesantren," ujar Yaqut.
Dia berharap para kyai dan gus pengasuh pesantren dapat memanfaatkan program Kemandirian Pesantren ini untuk kemaslahatan pesantren.
"Program ini dilindungi oleh UU Pesantren yang mengamanatkan negara menjamin kehidupan pondok pesantren. Kepentingan saya dan kita bersama adalah menjaga ideologi yang dibangun oleh para kyai Nadhalatul Ulama. Ini saatnya kita melakukan eksekusi-eksekusi," tuturnya.
Wibowo Prasetyo menambahkan, munculnya ide dari sejumlah pengasuh pesantren terkait program digitalisasi di pondok pesantren sangat inline dengan program digitalisasi Kementerian Agama.
Dikatakan Wibowo salah satu sasaran dari program digitalisasi ini adalah bagaimana membuat jejaring usaha kemudian menghubungkannya antar pondok pesantren agar bisnis usaha pondok pesantren itu bisa dinikmati oleh pondok pesantren lainnya.
"Kami mendorong pondok pesantren yang memiliki minat dalam teknologi informasi ini lewat program digitalisasi yang juga menjadi concern Gus Men. Baru-baru ini Gus Men mendapat penghargaan dari Detik.com terkait dengan kebijakan beliau melakukan digitalisasi di Kementrian Agama melalui integrasi satu aplikasi Super Apps yaitu Pusaka," kata Wibowo.
"Saya kira program Kemandirian Pesantren ini juga bisa diarahkan pada upaya-upaya digitalisasi terutama untuk berjejaring yang menghubungkan user dan produsen," tutupnya. (Z-5)
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (21/7) pagi, menyambut kedatangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 63 Embarkasi Jakarta (JKG 63) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tidak ambil pusing dengan langkah DPR RI yang baru saja membentuk panitia khusus (Pansus) angket pengawasan haji
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
MENTERI Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan mengikuti kesepakatan DPR yang menyetujui diadakannya panitia khusus (pansus) haji.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut pihaknya akan memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait evaluasi Haji 2024.
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved