Badan Bahasa Beberkan Dua Kendala Pelestarian Aksara Daerah

KEPALA Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbudristek, Aminudin Aziz membeberkan sejumlah kendala pelestarian aksara daerah di Indonesia.

Aminudin menyebutkan, sebagai kendala pertama pelestarian aksara daerah adalah tidak semua guru bahasa daerah memiliki kemampuan menulis aksara bahasa daerah.

"Kesulitan ini kami tangani dengan melibatkan para pegiat, sastrawan, atau budayawan yang memiliki kemampuan menulis aksara daerah menjadi bagian dari program revitalisasi bahasa daerah (RBD)," terang Amin kepada Media Indonesia, Senin (4/9).

Baca juga : Bahasa Suku Kaili Perlu Dilestarikan Agar Tidak Punah

Sebagai kendala kedua, ungkap Aminudin, banyaknya para penutur banyak yang beranggapan bahwa aksara daerah sudah tidak fungsional lagi, kemudian tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak punya prospek ke depannya.

"Kendala ini kami tangani dengan memberikan pemahaman tentang makna dan manfaat memiliki kemampuan menulis aksara daerah, termasuk peluang ekonomi ke depannya," tandasnya.

Baca juga : Bahasa Daerah dalam Himpitan Zaman

Revitalisasi Bahasa Daerah

Selama ini, Aminudin mengatakan, pelestarian aksara daerah menjadi bagian tidak terpisahkan dari program revitalisasi bahasa daerah (RBD).

Menurutnya, tidak semua bahasa memiliki aksara. RBD dilakukan pada bahasa-bahasa yang memiliki aksara saja.

"Tahun 2023 ini kami melakukan RBD terhadap 72 bahasa/dialek di 25 provinsi. Tidak semua bahasa tersebut memiliki aksara," ujarnya.

Dalam RBD, Badan Bahasa membidik para penutur muda dan masyarakat mulai jenjang usia sekolah SD dan SMP. "Mereka akan belajar menulis aksara daerah dalam proses pembelajarannya," ujar Aminudin.

"Aksara dari bahasa Sunda, Jawa, Batak, Bali, Lampung, Bugis/Makassar, termasuk di antara yang kami revitalisasi," pungkasnya. (Z-4)