Anggota DPR Minta Penanganan Udara Buruk Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

ANGGOTA Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, kualitas udara buruk saat ini bukan hanya terjadi di Jakarta, namun telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, menurut Sartono, penanganan yang harus dilakukan Pemerintah juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

"Saya sangat prihatin terkait polusi udara saat ini. Tentunya ini menjadi pekerjaan yang harus cepat diatasi, karena menyangkut kesehatan manusia,” katanya.

Baca juga: Usai Upacara HUT RI, Menteri LHK Rapat Bahas Polusi Udara Jabodetabek

Menurut Sartono, berdasarkan situs pemantau udara IQAir, Selasa 16 Agustus 2023, urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat, kadar Particulate Matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3, kemudian Tangerang Selatan (156 ug/m3), Kota Serang (150 ug/m3), Kota Tangerang (134 ug/m3), Jambi (119 ug/m3), Bandung (111 ug/m3), dan urutan ke tujuh Kota Jakarta (109 ug/m3).

Dikatakannya, pemerintah sudah seharusnya perhatian pada penanganan polusi ini karena sudah begitu menyebar ke berbagai wilayah dan sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

"Memang menyebar di berbagai daerah. Jadi penanganan harus disesuaikan dengan masing-masing daerah. Dalam artian prioritasnya, jadi memang harus dipetakan,” kata legislator di komisi yang membidangi energi dan perindustrian itu.

Baca juga: Komisi IV DPR Segera Bentuk Tim Panja Atasi Masalah Polusi Udara

Sartono juga meminta agar persoalan polusi dan lingkungan menjadi perhatian serius. Jika tidak, persoalan serupa akan terus terjadi di waktu yang akan datang.

Menurut dia, yang juga harus diperhatikan adalah beberapa sektor yang berkontribusi cukup besar pada persoalan polusi, di antaranya industri, PLTU, transportasi, kehutanan, dan lain-lain.

Baca juga: Legislator: Kualitas Udara Buruk Sudah Menyebar di Berbagai Wilayah

Semua sektor tersebut, tambahnya, harus meng-upgrade teknologi yang pro udara bersih, sehingga bisa meminimalisasi tingkat polusi. “Misalnya PLTU, juga harus sering meng-upgrade alat atau teknologi dengan perkembangan saat ini,” lanjutnya.

Dalam kaitan itu Sartono berpendapat, standardisasi teknologi memang bisa menjadi tolok ukur untuk mengatasi pencemaran,  termasuk juga pemberian izin pengelolaan yang harus memenuhi syarat ramah lingkungan.

“Harus ada pembinaan yang dilakukan sehingga perusahaan pembangkit lebih taat, hasil output/limbah udara yang dikeluarkan oleh PLTU juga harus sesuai regulasi standar Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian ESDM sehingga bisa menekan tingkat polusi,” terangnya. (RO/S-4).