Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) pertimbangkan menghapus program seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi usai menjajal Lintas Rel Terpadu (LRT), di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
"Dipertimbangkan (dihapus)," ujar Presiden Jokowi, Kamis (10/8).
Presiden menjelaskan, saat ini, pihaknya tengah mengecek kebijakan tersebut. Hal ini untuk melihat kekurangan dan kelebihannya.
Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB
"Dicek secara mendalam dulu plus minusnya," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan rencana menghapus PPDB. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
"Presiden sedang mempertimbangkan menghapus kebijakan ini (PPDB zonasi) tahun depan," ujar Muzani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).
Baca juga: PPDB 2023 Diwarnai Masalah, Pemerintah Perlu Evaluasi
Muzani menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, ia menyampaikan, PPDB banyak menimbulkan persoalan. Padahal kebijakan itu dihadirkan untuk pemerataan sekolah unggul.
"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," jelasnya. (Z-1)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Pemprov Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB. Mereka juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak fair yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah.
Sosiolog UNJ, Rakhmat Hidayat, mengungkapkan banyak orangtua rela melakukan berbagai cara untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved