Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN ibadah haji tahun ini mendapat sorotan. Hal itu lantaran jemaah haji menerima berbagai masalah seperti tidur berdesakan, makanan terlambat, gangguan toilet tersumbat di tenda, serta berjam-jam jemaah telat dijemput di maktab.
Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus menyebut persoalan itu terjadi karena panitia tidak becus bekerja. “Ketika ada jemaah menghadapi masalah-masalah selama berhaji, ada pembimbing yang menyatakan ini ujian dari Allah SWT. Jemaah haji membayar puluhan juta rupiah dan menunggu belasan tahun untuk beribadah. Ini terjadi karena pihak Kemenag tidak becus mengurus tamu Allah,” kata Neta, Senin (3/7).
Baca juga: Layanan Haji Banyak Masalah, DPR akan Panggil Kemenag
Baca juga: Tenda Overcapacity, Penambahan Kuota Haji Tidak Dibarengi dengan Penambahan Maktab
Melihat sejumlah persoalan tersebut, menurut dia, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief layak dievaluasi kinerjanya. Hilman dinilai belum optimal menyiapkan kondisi kedaruratan dalam melayani jemaah haji.
“Evaluasi terhadap Dirjen PHU harus dilakukan agar pada pelaksanaan haji 2024 sudah ada Dirjen PHU yang benar-benar berpengalaman. Jangan coba-coba jadi dirjen yang masih belajar mengurus haji."
Neta menambahkan, sedianya dari tahun ke tahun Kemenag semakin memperkecil kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan haji. Apalagi Kemenag sudah puluhan tahun mengurus pelaksanaan haji yang terus dievaluasi terkait kekurangannya agar tidak terulang pada musim haji mendatang.
Neta juga mengapresiasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang memberikan perhatian lebih kepada jemaah lansia sehingga ada tagline ramah lansia.
“Saya menduga masalah haji tahun ini juga dikarenakan persoalan nonteknis, yaitu terjadinya konflik interes dan konflik internal Kemenag yang berdampak pada pelayanan haji 2023 memunculkan berbagai persoalan. The Jokowi Center minta BPK melakukan audit komprehensif dan Dirjen Haji Kemenag layak dicopot,” pungkasnya. (RO/J-2)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Hingga 29 April 2026, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) atau 47.834 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Ia memastikan bahwa kondisi para korban terus dipantau secara intensif oleh petugas, dengan seluruh kebutuhan medis maupun logistik telah terpenuhi.
Emirat Arab resmi umumkan keluar dari OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei. Langkah strategis ini diambil di tengah krisis energi akibat konflik di Selat Hormuz.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Di sisi lain, layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah juga terus dioptimalkan. Tercatat 1.373 jemaah menjalani rawat jalan.
Arab Saudi intensifkan diplomasi di Libanon melalui Perjanjian Taif untuk melucuti senjata Hizbullah di tengah goyahnya gencatan senjata Israel-Hizbullah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved