Rehabilitasi Mangrove Tidak Optimal, BRGM: Akibat Keterbatasan Dana

KEPALA Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengakui jika rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh BRGM kini belum optimal. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan dana.

"Tanaman rehabilitasi mangrove KLHK dan BRGM sejak tahun 2020 didukung dengan dana PEN yang sifatnya one shot atau sekali pengucuran saja. Kementerian Keuangan belum menyediakan dana pemeliharaan, termasuk penyulaman tahun pertama dan kedua. Oleh karena itu tingkat keberhasilannya memang belum optimal," kata Hartono saat dihubungi, Rabu (15/3).

Pernyataan itu diutarakannya saat menanggapi pernyataan periset mikrobiologi terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Idris. BRIN menyebut kegiatan restorasi dengan menanam kembali mangrove saat ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan. "Tingkat keberhasilan penanaman itu hanya 21%," kata Idris.

Baca juga : AS Apresiasi Kesuksedan Indonesia Rehabilitasi Mangrove

Penyulaman Mangrove

Hartono menjelaskan, dalam design yang dibentuk oleh KLHK dan BRGM, tanaman mangrove yang bisa survive memasuki tahun kedua rata-rata mencapai 70%. Oleh karena itu pada tahun ke-2 dilakukan penyulaman sebanyak 30%.

"Memasuki tahun ke 3 dilakukan evaluasi lagi. Yang bisa survive pada tahun ke-3 rata-rata 80%, oleh karena itu perlu dilakukan penyulaman terakhir sebanyak 20%," beber Hartono.

Ia pun menjelaskan, ada tata cara penanaman mangrove yang ideal. pertama, rancangan teknis penanaman harusnya telah disusun setahun sebelum penanaman.

Baca juga : HiPPI DKI, KLHK, dan Kemenparekraf Gelar Kegiatan Tanam Mangrove

Kedua, dalam rancangan teknis sudah ada kepastian seperti lokasi, luas area tanam, kelompok masarakat yang terlibat, jenis yang akan ditanam, waktu tanam terbaik dan penataan tata air.

Ketiga, berdasarkan rancangan teknis tahun sebelumnya, masyarakat dengan didampingi tenaga teknis akan melakukan pekerjaan sesuai jadwal dan tata waktu yg disepakati.

Keempat, kunci yang harus dipegang semua pihak adalah kapan waktu tanam terbaik akan dilakukan.

Baca juga : Peran Mangrove Jaga Kedaulatan NKRI

Kelima, persiapan lapangan, penataan tata air, pengumpulan benih, dan pembuatan bibit menyesuaikan rancangan waktu tanam terbaik.

Keenam menyesuaikan lokasi tanamnya, penanaman bisa menggunakan benih (propagul) atau bibit (propagul yang sudah disemaikan).

"Sayangnya, kami, BRGM dan KLHK belum bisa melaksanakan rehabilitasi mangrove sesuai dengan tata cara tanam ideal tersebut. Hal ini disebabkan karena skema pembiayaan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan tidak bersifat multiyears," ucap dia.

Baca juga : Peringati Hari Lahan Basah Sedunia, KLHK Tanam 30 Ribu Mangrove

Dana Rehabilitasi Mangrove

Sebagai informasi, dana yang dikucurkan oleh APBN untuk BRGM tahun ini ialah sebesar Rp8,3 triliun. Selain itu, tahun ini BRGM juga mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 triliun dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sejak tahun 2019 hingga 2022 KLHK dan BRGM telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 61.460 hektare. Adapun, untuk 2023 ditargetkan ada sebanyak 38 ribu hektare mangrove yang akan direhabilitasi.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungah dan Rehabilitasi Hutan KLHK Dyah Titin mengungkapkan, selain pemantauan secara berkala, ada beberapa hal yang juga memengaruhi keberhasilan rehabilitasi mangrove. Di antaranya yakni gelombang tinggi, hama penyakit dan faktor gangguan manusia.

Baca juga : BPDLH Gelontorkan Rp3 Triliun untuk Rehabilitasi Mangrove 2023

"Saat ini sedang disusun RPP perlindungan dan pengelolaan eksosistem mangrove untuk dipedomani parapihak. Selain itu, dalam penguatan kelembagaan juga telah terbentuk kelompok kerja mangrove nasional (KKMN) pusat dan kelompok kerja mangrove daerah (KKMD) di 34 provinsi," pungkas Dyah. (Z-4)