Kemensos dan Tanoto Foundation Dorong Percepatan Penurunan Stunting  

PERMASALAHAN stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting, juga untuk mencapai SDGs tahun 2030.

Permasalahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, namun dipengaruhi oleh faktor multidimensional diantaranya, kemiskinan dan masalah perilaku.

Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan angka stunting di Indonesia sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu menjadi 14% pada tahun 2024.

Bentuk kontribusi diantaranya penyiapan SDM dalam rangka pengubahan perilaku yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang langsung berhadapan dengan keluarga penerima manfaat (KPM) khususnya pada program Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga.

Sejak tahun 2020, Tanoto Foundation dan Kemensos, khususnya Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, telah menjalin kerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan pendekatan multidimensional dan penguatan intervensi sensitif.

Baca juga: Stunting Tertinggi di Jawa Barat, Pemkab Garut Gencar Lakukan Beragam Aksi

Pusdiklatbangprof telah melatih 14,621 pendamping sosial PKH tentang stunting dan menerapkannya untuk keluarga-keluarga penerima manfaat program PKH.

Poltekesos Bandung telah mengintegrasikan pencegahan stunting dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dimulai dengan pengkajian ilmiah tentang perilaku beresiko terhadap stunting, penyusunan modul tambahan materi pada kuliah Praktek Pekerjaan Sosial dengan anak, Pedoman Praktikum pencegahan stunting di masyarakat, Pedoman pengabdian Masyarakat dalam Pencegahan Stunting.

Selain itu, dilaksanakan Aksi Pengubahan Perilaku Cegah Stunting di 8 Desa Sejahtera Mandiri (DSM) dampingan Politeknik Kesejahteraan Sosial di kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan tersebut melibatkan 32 dosen, 24 mahasiswa, 64 kader masyarakat dan 160 orang duta stunting di masyarakat (yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, pengasuh dan remaja putri).

Sampai saat ini, beragam kegiatan masih berjalan di masyarakat. Kegiatan lanjutan dan replikasi Model Aksi Pengubahan Perilaku Cegah Stunting (Hanting) yang meliputi 1) Penelitian dosen; 2) Pengabdian masyarakat; 3) Praktikum mahasiswa di lokasi-lokasi praktikum komunitas; 4) Penambahan materi kuliah pencegahan stunting.

Praktik baik hasil kerja sama ini perlu disebarluaskan kepada para pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan stunting, terutama BKKBN, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selain itu, praktik juga disosialiasikan ke sejumlah perguruan tinggi penyelenggara program studi pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial guna meningkatkan dukungan dan kerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Kegiatan penyebarluasan hasil kerja sama ini diharapkan dapat mendorong replikasi praktik baik pencegahan stunting dengan intervensi sensitif serta pengembangan lebih lanjut upaya-upaya pencegahan stunting. Kegiatan itu dilakukan secara daring pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Acara ini menghadirkan narasumber antara lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si; Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd; Direktur Poltekesos Bandung Dr. Marjuki, M.Sc; Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, AKS, M.Si; Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry; dan Ketua Aspeksi Dr. Oman Sukmana, M.Si.

Topik pemaparan pada kegiatan ini meliputi proses Penyusunan Modul Pengembangan Kapasitas Pendamping PKH dalam Pencegahan Stunting, proses awal pengembangan model, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi juga pembelajaran untuk penyempurnaan program Aksi Hanting, dan pengalaman pengembangan kapasitas serta wakil kader masyarakat.

Kegiatan melibatkan peserta antara lain Perwakilan Aspeksi, Perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKKBN, Perwakilan IPSPI, Koordinator Program dan Widyaiswara Balai Diklat di Indonesia, Penggerak PKK di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, pendamping PKH, mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi anggota Aspeksi serta para pekerja sosial.(RO/OL-09)