Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis di Indonesia. Salah satu upayanya yakni dengan melibatkan masyarakat untuk menanam pohon.
"Di program kita setiap melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kita selalu libatkan masyarakta. Selain pemulihan lingkungan dan hutan, program rehabilitasi ini diharapkan jadi aktivitas masyarakta dan mengarah pada peningkatan keseahteraan masyarakat," kata Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan KLHK Dyah Murtiningsih, Kamis (25/8).
Dyah mengungkapkan, pemerintah memiliki program kebun bibit rakyat yang mendorong masyarakat untuk melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembibitan sendiri di lingkungannya. Masyarakat pun bisa datang ke Balai Pengelolaan Pengelolaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk mengambil bibit gratis.
"Kita siapkan bibit lokal dari masing-masing daerah dan bibit yang disukai masyarakat lokal seperti tanaman kayu-kayuan, buah-buahan hingga tanaman estetika," ucap Dyah.
Sebagai informasi, Indonesia memiliki seluas 14,01 juta hektare lahan kritis. Adapun, lahan itu terdiri dari lahan APL seluas 5,5 juta hektare, hutan produksi 5,1 juta hektare, hutan lindung 2,8 juta hektare, dan kawasan konservasi 0,9 juta hektare.
Adapun, lahan kritis tersebar di seluruh Indonesia dengan persentase paling banyak ada di wilayah Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Dyah menyebut, berdasarkan data yang dihimpun KLHK, dalam 5 tahun terakhir telah ada seluas 1,01 juta hektare hutan dan lahan yang direhabilitasi.
"Paling banyak di 2019. Tapi 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19," imbuh dia.
Dyah melanjutkan, selain pelibatan aktif masyarakat, upaya pemulihan lahan kritis juga dilakukan dengan membangun persemaian skala besar. Saat ini sendiri, persemaian skala besar telah dibangun di beberapa lokasi, yakni Rumpin, Toba, Labuan Bajo, Kupag, Sulawesi Utara.
"Saat ini juga persemaian Mentawai di IKN sedang dalam proses. Kemudian nanti akan dibangun juga di Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Nanti akan dilakukan juga di lokasi lain," ucap Dyah.
"Pembangunan persemaian ini melibatkan pihak swasta dengan public private partnership," tambahnya. (Ata/OL-09)
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
UPAYA perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di DI Yogyakarta, termasuk di kawasan penyangga Kawasan Penyangga Gunung Merapi.
KLHK mendukung target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi percontohan (showcase) keberhasilan program rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia.
Prof.San Afri menjelaskan bahwa program KHDPK melaksanakan, pertama, penanaman ulang lahan kritis, rusak, gundul dan tidak produktif akibat pengelolaan sebelumnya.
Kebijakan KHDPK diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyampaikan, penanaman pohon yang dilakukan sejumlah korporasi ini merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan dan lahan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memulai penanaman serentak 237 ribu pohon mangrove di kawasan pesisir di tiga kabupaten, yaitu Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut.
Co-firing Biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi, di mana energi bersih ini akan berkontribusi sebesar 3,6% dari total target bauran EBT.
Walhi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat, hingga akhir 2023 ini, ada sembilan perusahaan tambang di wilayah Luwu Timur menguasai lahan konsesi seluas 98 ribu hektare.
Warga transmigrasi di Desa Antasan Segara memanfaakan badan jalan untuk bertani karena lahan pertanian rusak akibat banjir dan terbakar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved